Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan lawatan ke Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan tersebut utamanya membahas restrukturisasi PT Garuda Indonesia dan dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat ATR 72-600.
Namun, Erick juga menegaskan pertemuan dengan Jaksa Agung merupakan bagian dari upaya bersih-bersih BUMN. Hal tersebut sudah dilakukan sejak pengusutan kasus megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
"Bukan berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu per satu, tidak. Tapi ini program besar yang kita sudah sepakati sejak awal tahun," kata Erick di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (11/1)
"Nah karena itu kenapa banyak bergulir sekarang program-program pembersihan di BUMN yang dipimpin langsung oleh Pak Jaksa Agung," sambungnya.
Erick mengatakan sudah saatnya oknum-oknum di dalam tubuh BUMN dibersihkan. Selain upaya penegakan hukum, koordinasi yang dilakukan antara Kejagung dan BUMN berbentuk pendampingan hukum.
Terkait kasus Garuda, Erick mengungkap dirinya telah menyerahkan bukti berupa audit investigasi dan data untuk melengkapi penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus).
Sementara itu, Burhanuddin menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi Garuda tidak akan berhenti pada pengadaan pesawat ATR 72-600. "Kalau pengembangan pasti. Dan Insyaallah tidak akan berhenti di sini, akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih," pungkasnya. (OL-8)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved