Rabu 05 Januari 2022, 09:55 WIB

Akhir 2022 Gubernur DKI Kosong hingga 2024, Biar Adil Ini Solusinya

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Akhir 2022 Gubernur DKI Kosong hingga 2024, Biar Adil Ini Solusinya

MI/Vicky Gustiawan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

MASA jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir tahun 2022 ini. Hingga pemilihan gubernur 2024, kursi tertinggi ibu kota itu akan kosong dan diisi pejabat gubenur.

Beberapa partai politik sudah menjagokan beberapa nama untuk bersaing mendapatkan posisi tersebut. Guna menjaga independensi nahkoda sementara di Jakarta maka pemerintah harus selektif.

"Terkait dengan kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pilkada 2024, ketentuan penjabat telah ditegaskan oleh tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tidak ada alasan untuk menggunakan skema pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat sementara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam keterangannya, Rabu (5/1).

Dengan demikian, kata dia, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah 2022 dan 2023 skema yang digunakan adalah pengangkatan pejabat gubernur. Hal ini dapat di pahami sebagai pengganti kepala daerah definitif akan memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif pilihan rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan daerah.

Sesuai amanat UU No 10 tahun 2016 maka pejabat gubernur akan diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara untuk pejabat bupati dan wali kota, diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Kemendagri.

"Program-program strategis dipemerintahan provinsi dan kabupaten Kota tetap berjalan dengan adanya penjabat. Para penjabat murni ASN sesuai kepangkatan atau golongannya, tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik memihak parpol," urainnya.

Ia mengatakan politik para penjabat adalah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik. Ini perintah Undang-undang.

Maka ketika ada parpol berniat mengajukan calon untuk penjabat gubernur, bupati atau walikota sebaiknya niat tersebut diurungkan saja karena bertentangan dengan Undang-undang.

"Kemendagri harus benar-benar selektif dan transparant ketika akan mengajukan nama calon penjabat gubernur kepada presiden. Bila perlu dilakukan fit n propert terlebih dahulu melalui pansel," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: NasDem Tertarik Pasangkan Sahroni dan Airin di Pilgub DKI

Baca Juga

Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Eks Pengacara Bharada E: Ada Intervensi untuk Mencabut Surat Kuasa

👤Kisar Rajaguguk 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:05 WIB
Diyakini Deolipa, terdapat kode yang disampaikan Bharada E lewat tanda tangan pada surat pencabutan kuasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya