Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing terkait alat kelengkapan dewan (AKD) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perwakilan partai lambang Ka'bah itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pengambil kebijakan.
"Kita ikut keputusan Bamus (Badan Musyawarah) saja," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal saat dihubungi, hari ini.
Eks Wali Kota Banda Aceh itu menyampaikan tugas pembahasan tingkat 1 RUU TPKS belum ditentukan. Pasalnya, bakal beleid tersebut belum disahkan menjadi inisiatif DPR.
Baca juga: DPR Tutupi Anggaran, Jadi Habitat Korupsi
"Bila sudah masuk rapat paripurna maka menjadi RUU inisiatif, setelah itu DPR berkirim surat kepada presiden," ungkap dia.
Dia menyampaikan pemerintah diberikan batasan waktu merespon keputusan penetapan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR. Yakni, tujuh hari untuk mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) dan surat presiden (surpres) terkait pembahasan RUU TPKS.
Setelah DPR menerima DIM dan supres pembahasan RUU TPKS, makan pimpinan DPR bakal menggelar Bamus menentukan akd yang akan membahas. Setidaknya ada tiga pilihan penentuan AKD yang akan membahas RUU TPKS, yakni Baleg, diserahkan ke komisi, atau pembentukan panitia khusus (pansus).
"Kami hanya akan menjalankan hasil rapat Bamus," ujar dia.(OL-4)
Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.
Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum.
Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir
Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.
Jelang dua tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah belum juga mengesahkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved