Selasa 21 Desember 2021, 22:17 WIB

KPK Berharap Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Hoaks

KPK Berharap Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Hoaks

MI/ Seno
Ilustrasi Nahdlatul Ulama

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berharap Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bebas politik uang dan hoaks sehingga menjadi teladan regenerasi kepemimpinan yang berintegritas.

"Kami menyampaikan selamat bermuktamar dan berharap Muktamar NU menjadi teladan nasional dalam regenerasi kepemimpinan yang fair, tidak dibumbui money politic (berintegritas) dan penyebaran fitnah/hoaks," katanya, Selasa (21/12).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu juga mengklarifiasi terkait dengan beredarnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) palsu terkait dengan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU.

"Sejak kemarin beredar info tentang keluarnya sprinlidik KPK tertanggal 20 Desember 2021 seputar penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU. Info tersebut jelas tidak benar dan info sprinlidik tersebut jelas hoaks/palsu," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa penomoran, tanda tangan, kontak informasi, serta formatnya jelas tidak sama dengan surat yang digunakan KPK seperti biasanya. "Penggunaan info palsu/hoaks akan merugikan NU secara kelembagaan dan KPK berharap semoga di Lampung memberikan klarifikasi agar Muktamar NU sehat dan fair," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya mengklarifikasi beredarnya gambar yang berisi pernyataan lembaga antirasuah itu akan memantau pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU di Provinsi Lampung pada 22-23 Desember.

"KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan media sosial terkait dengan pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu dan nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam informasi tersebut bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK," katanya.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 08558575575, WhatsApp 0811959575, website KWS http://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta.

KPK, lanjut dia, berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK maupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat.

"KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Kuasa Hukum: Ada Motif Bisnis dan Politik di Balik Kasus Bendum PBNU

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 11:22 WIB
Irfan menegaskan, Mardani tidak pernah menerima aliran dana seperti yang disebutkan saksi Christian...
dok.ist

PT TGM Minta PT KMI Tinggalkan Areal Tambang Miliknya di Kalteng

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 08:10 WIB
KUASA hukum PT Tuah Globe Mining  (TGM) melayangkan somasi kepada PT Kutama Mining Indonesia (KMI), untuk meninggalkan dan...
Dok Kemendagri

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Pacu Pegawai Tingkatkan Kualitas Diri dan Kinerja Pelayanan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 15 Mei 2022, 23:10 WIB
Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk menguatkan kapasitas diri dan meningkatkan kinerja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya