TIM Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 Prof. Hamdi Muluk berharap masyarakat percaya terhadap hasil rekrutmen. Meskipun, ujar dia, hasilnya tidak bisa memuaskan seluruh pihak.
"Kita perlu trust (kepercayaan)," ujar Prof. Hamdi ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (21/12).
Tim seleksi, sambung dia, berusaha sebaik mungkin melakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan. Menanggapi tuntutan publik terkait transparansi tim seleksi dalam menilai, ia menjelaskan ada informasi yang tidak bisa dibuka.
Salah satunya, menurut Prof.Hamdi, hasil tes psikologi seperti evaluasi kecerdasan. Apabila dibuka, menurutnya justru melanggar Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Hal semacam itu dikecualikan," ucap dia.
Hamdi menjelaskan, hasil penilaian dimungkinkan dibuka pada pihak yang berkepentingan seperti peserta. Tapi sejauh ini, ia mengaku tidak ada permintaan semacam itu.
Selain sorotan mengenai transparansi, masyarakat juga meminta tim seleksi memerhatikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30%.
Maka timsel, ujar Prof.Hamdi, berusaha melakukan kebijakan afirmasi. Afirmasi yang dimaksud, mendahulukan perempuan apabila laki-laki dan perempuan mendapatkan nilai yang sama. (Ind/OL-09)
