Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut segala dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan ujung tombak jalannya pemilu yang adil.
Dugaan adanya surat suara tercoblos di Malaysia, menurut Fadli, itu merupakan hal serius. KPU dan Bawaslu, kata dia, tidak boleh menanggap remeh temuan tersebut. Ia menyebut kalau terbukti benar ada kecurangan surat suara tercoblos tersebut, itu merupakan sebuah skandal dalam jalannya demokrasi di Indonesia.
"Saya kira pengusutan terhadap skandal demokrasi ini harus dituntaskan dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," ujar Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Meski KPU telah menyatakan temuan itu tidak mengganggu pemungutan suara dan penghitungan di Malaysia, Fadli tetap meminta KPU tidak menyudahi begitu saja temuan itu. Penelusuran harus dilakukan untuk mencari dalang dugaan kecurangan tersebut.
"Memang tidak dihitung tetapi tindakan pelanggarannya yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya menurut saya harus diusut. Tidak bisa dianggap lalu," ujar Fadli.
Ia berharap KPU dan Bawaslu bisa bertindak cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga dugaan masalah-masalah dan segala bentuk kecurangan di lokasi lain.
Seperti diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur menemukan adanya surat suara tercoblos di Malaysia. Namun, Bawaslu belum bisa memastikan jumlah surat suara yang tercoblos tersebut. Investigasi masih dilakukan untuk menelusuri lebih jauh temuan tersebut. (OL-6)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Fadli Zon juga menegaskan kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional.
Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga warisan masa lalu sekaligus memastikan keberlanjutannya sebagai ruang budaya yang aktif.
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved