Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut segala dugaan kecurangan pemilu. Ia mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan ujung tombak jalannya pemilu yang adil.
Dugaan adanya surat suara tercoblos di Malaysia, menurut Fadli, itu merupakan hal serius. KPU dan Bawaslu, kata dia, tidak boleh menanggap remeh temuan tersebut. Ia menyebut kalau terbukti benar ada kecurangan surat suara tercoblos tersebut, itu merupakan sebuah skandal dalam jalannya demokrasi di Indonesia.
"Saya kira pengusutan terhadap skandal demokrasi ini harus dituntaskan dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," ujar Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Meski KPU telah menyatakan temuan itu tidak mengganggu pemungutan suara dan penghitungan di Malaysia, Fadli tetap meminta KPU tidak menyudahi begitu saja temuan itu. Penelusuran harus dilakukan untuk mencari dalang dugaan kecurangan tersebut.
"Memang tidak dihitung tetapi tindakan pelanggarannya yang terkait dengan pelanggaran pidana pemilunya menurut saya harus diusut. Tidak bisa dianggap lalu," ujar Fadli.
Ia berharap KPU dan Bawaslu bisa bertindak cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga dugaan masalah-masalah dan segala bentuk kecurangan di lokasi lain.
Seperti diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur menemukan adanya surat suara tercoblos di Malaysia. Namun, Bawaslu belum bisa memastikan jumlah surat suara yang tercoblos tersebut. Investigasi masih dilakukan untuk menelusuri lebih jauh temuan tersebut. (OL-6)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved