Senin 13 Desember 2021, 16:58 WIB

Komisi VI DPR Dorong Kemendag Konsisten Terapkan HET Minyak Goreng

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi VI DPR Dorong Kemendag Konsisten Terapkan HET Minyak Goreng

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal.

 

KOMISI VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk konsisten menerapkan kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Mengingat kebutuhan masyarakat akan komoditas minyak goreng yang terus meningkat menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senin (13/12/2021).

Raker tersebut membahas Rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif  Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (IK-CEPA), Rencana Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (ATISA) serta Pembahasan Kenaikan Komoditas yang Berpengaruh Terhadap Inflasi, Distribusi Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru.

Terkait dengan perjanjian internasional, disampaikan Haekal, Komisi VI DPR RI sepakat terkait persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Pihaknya juga sepakat terkait persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah republic Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Partnership Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahan akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Terkait rencana pengesahan persetujuan perdagangan jasa antara negara anggota ASEAN (ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA), ia menilai akan secara teknis memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara mikro dan makro.

“Sehinga ratifikasi Selanjutnya persetujuan tersebut akan dilakukan melalui peraturan presiden (Perpres). Dan kami (komisi VI) minta Kemendag melakukan sosialisasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha nasional setelah Perpres disahkan dan berlaku,” tuturnya,

Hekal juga meminta Kemendag untuk mengkonsultasikan setiap tahapan perundingan perjanjian perdagangan internasional ke Komisi VI agar kepentingan nasional dapat diperjangan secara optimal. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Sekjen Gerindra: Ucapan Terima Kasih di Politik Mulai Hilang

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 21:08 WIB
Dia mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia, terimakasih adalah suatu yang langka dan jarang dijumpai sehingga menjadi suatu hal yang...
ADEK BERRY / AFP

Pengunjung Mulai Padati JIS, Hadiri Malam Puncak HUT Jakarta

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 19:10 WIB
Masyarakat mulai mendatangi Jakarta International Stadium (JIS) untuk merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Kota...
Antara

Moeldoko: Pengamanan Laut di Selat Malaka dan Natuna Harus Terintegrasi

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 19:08 WIB
Menurutnya, skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya