Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menanyakan upaya apa yang dilakukan Pemda Kalimantan Barat dalam mengelola dan menata kelembagaan atau perangkat pemerintah daerah.
Utamanya dalam aspek kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, aspek kebutuhan dan potensi daerah, keuangan daerah, sumber daya aparatur daerah dan pola kerjasama antara lembaga.
"Kami melakukan peninjauan ke sini untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Banyak hal yang ditanyakan Komisi II yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah," kata Guspardi di Kalimantan Barat, Jumat (10/12/2021).
Salah satu yang menjadi perhatian Guspardi ialah pelaksanaan KTP-el. Hingga saat inim dirinya masih banyak mendengar keluhan dari masyarakat terkait KTP-el.
Sehingga, ia ingin sekali mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan agar kedepannya pelayanan yang diberikan bisa paripurna.
"Pemda harus kejar bola, harus transparansi. Saat ini transparansi merupakan keniscayaan. Setiap kebijakan yang diambil harus bisa di akses masyarakat, sehingga jika kebijakan itu tidak sesuai UU, masyarakat dapat mengkritik," ujar Guspardi.
"Kita berharap Pemda Provinsi Kalbar bagaimana langkah- langkah ini bisa dilakukan secara sistematis dan masif supaya masyarakat mendapatkan pelayanan luar biasa," tuturnya.
Selain itu, Guspardi juga menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dilahirkan untuk mempercepat proses birokrasi yang dibutuhkan investor dalam mendapatkan izin.
"UU ini terkesan kekuasaan daerah ditarik ke pusat, padahal tujuan pemerintah mempercepat proses birokrasi, kami tahu pemerintah melakukan satu pintu tetapi tetap saja masih ada kendala yang dihadapi para investor," imbaunya. (RO/OL-09)
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved