Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Willy Midel Joseph berharap, ke depan tidak ada lagi impor bahan baku yang dilakukan oleh PT Chandra Asri Petrochemical (CAP).
Mengingat, ada harapan besar di pundak PT CAP yang merupakan salah satu industri strategis nasional yang dianggap dapat mempengaruhi perekonomian secara nasional dengan produk yang dihasilkannya.
“Tentu ini industri strategis, kita melihat bahwa industri ini menjadi harapan kita ke depan. Kita harus mampu dan kita tidak berharap lagi untuk mengimpor plastik apalagi bahan bakunya,” ujar Willy usai pertemuan dengan jajaran direksi PT CAP di Cilegon, Banten, Senin (6/12/2021).
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, dari paparan yang disampaikan pihak PT CAP, bahwasanya 95 persen bahan baku masih mengandalkan impor.
“Impor bahan baku yang ada di PT CAP ini lambat laun sudah harus ditinggalkan. Supaya Indonesia tidak menggantungkan diri dari bahan baku luar negeri. Itu yang menjadi catatan saya,” imbaunya.
Ia juga mendorong agar Pertamina secara konsisten memenuhi kebutuhan bahan baku yang bagi PT CAP.
“Tentu juga dengan adanya kerja sama ini akan membuat kepastian PT CAP untuk mendapatkan bahan baku dari dalam negeri. Ini sangat membantu industri petrokimia yang ada di Indonesia khususnya dengan kerja sama dengan pihak pertamina,” tuturnya.
Di sisi lain, Willy berpesan agar PT CAP benar-benar mendidik dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya agar kedepan mampu menduduki jabatan-jabatan yang strategis, seiring dengan akan dikembangkannya industri Petrochemical di daerah lain.
“Perlu juga persiapan-persiapan SDM yang menguasai bidang petrokimia yang menghasilkan bahan baku plastik di Indonesia ini,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved