Minggu 05 Desember 2021, 11:30 WIB

Pakar Sebut Masyarakat belum Paham Gratifikasi Sebagai Akar Korupsi

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Pakar Sebut Masyarakat belum Paham Gratifikasi Sebagai Akar Korupsi

Medcom
Ilustrasi korupsi

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta mengatakan masyarakat Indonesia belum seutuhnya memahami gratifikasi merupakan salah satu akar masalah korupsi sehingga mereka pun terbiasa melakukannya.

"Akar masalah korupsi adalah gratifikasi, yaitu pemberian-pemberian," ujar Gandjar Laksamana selaku narasumber webinar nasional bertajuk Perkuat Budaya Antikorupsi: Semangat Mengukir Prestasi yang disiarkan langsung di kanal YouTube Bea Cukai Jakarta, Kamis (2/12).

Selama ini, lanjutnya, masyarakat menganggap pemberian hadiah kepada aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara merupakan hal biasa dan dianggap sebagai wujud ucapan terima kasih sekaligus tindakan menjaga hubungan baik.

Baca juga: Eks Bupati Kupang Tersangka Dugaan Korupsi Aset Rp9,6 Miliar 

Gandjar juga menilai sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya bisa tergolong kejahatan korupsi.

"Kenapa korupsi masih banyak terjadi? Ternyata, masyarakat itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu korupsi," tekannya.

Contohnya, ucap Gandjar, cara berpikir masyarakat yang selalu menganggap pemberian sekadar ucapan terima kasih sebenarnya mengindikasikan ketidaktahuan mereka bahwa dirinya telah melakukan tindakan cikal bakal korupsi.

Dengan demikian, gratifikasi yang merupakan pemberian, baik berupa uang tambahan maupun hadiah dalam berbagai bentuk, justru semakin tumbuh subur di Tanah Air dan ikut menjadi pendorong maraknya terjadi tindak pidana korupsi.

Secara lebih lanjut, Gandjar juga menjelaskan akar masalah gratifikasi adalah rusaknya cara berpikir dan diskriminasi.

Sikap masyarakat yang belum memahami secara baik tentang gratifikasi seperti yang telah ia paparkan sebelumnya merupakan contoh dari rusaknya cara berpikir.

Sementara terkait diskriminasi, tambah Gandjar, pemberian-pemberian hadiah atau barang kepada ASN ataupun penyelenggara negara menyebabkan si pemberi diistimewakan, sedangkan yang tidak memberi tidak dilayani dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meyakini korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian, segala tindakan yang merupakan cikal bakalnya, seperti gratifikasi berbahaya.

"Kita harus meyakini korupsi kejahatan luar biasa yang tidak bisa diberantas dengan cara-cara biasa sebagaimana memberantas copet, pencurian, dan penipuan," tegas Gandjar. (Ant-OL-1)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

👤Reporter: Putri Nurul Ilmi/ Penulis: Irvan Sihombing 🕔Selasa 18 Januari 2022, 16:24 WIB
Meski ditolak PKS, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini sudah menyetujui RUU IKN menjadi...
Antara

Terkait TPPU, KPK Sita Aset Bupati HSU Senilai Rp14,2 Miliar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 18 Januari 2022, 16:03 WIB
Ali mengatakan aset yang disita yakni sebuah tanah dan bangunan senilai Rp10 miliar di Hulu Sungai Utara, uang tunai dalam bentuk rupiah...
Dok.MI

Menkeu: Anggaran Pembangunan IKN Bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 18 Januari 2022, 15:33 WIB
Meski demikian Sri Mulyani memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas di tengah masih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya