THINK Policy terus bertransformasi menjadi platform kebijakan publik yang menyediakan akses ke ilmu pengetahuan kebijakan publik serta wadah kolaborasi pegiat kebijakan. Platform ini dibentuk di tengah partisipasi politik yang rendah dan banyak masyarakat merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang dipilihnya.
Hal ini terlihat dari indikator Party-Identification (Party-ID), atau jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11%. Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
CEO & Co-Founder Think Policy Andhyta F. Utami menyampaikan, kombinasi antara kepuasan publik yang rendah melekat dalam praktik kebijakan publik. Hal ini tentu dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik. Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.
“Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan,” ungkap Andhyta dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/11).
Ia menjelaskan, di awal kejadirannha Think Policy secara organik di media sosial mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda. Ini juga membuktikan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat, khususnya orang muda, untuk berpartisipasi dalam berbagai isu-isu di kebijakan publik, namun selalu kebingungan karena keterbatasan akses dan wadah yang tepat dan relevan.
Andhyta menambahkan, dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia fokus pada tiga strategi intervensi. Pertama, community yakni membuka ruang bersuara dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Melalui beragam klaster isu, komunitas Think Policy dapat berbagi informasi, diskusi terbuka, berjejaring, dan mencari solusi ruang informal terhadap isu kebijakan publik.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Tantangan untuk Pembuatan Kebijakan Publik
Kedua, academy, yakni memerdekakan pengetahuan analitis dan strategis tentang kebijakan publik bagi kaum profesional sektor publik, swasta, dan sipil. Menggunakan pendekatan kurikulum generalis-spesialis dan program pembelajaran yang didesain secara komprehensif sekaligus relevan untuk menanggapi tantangan kebijakan publik dalam konteks Indonesia. Ketiga, insight yakni menyediakan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi pembuat
kebijakan.
“Dengan SDM profesional serta organisasi yang telah kami kembangkan seiring waktu, Think Policy Indonesia telah membangun komunitas yang terdiri atas lebih dari 500 profesional muda reformis yang menjalin kolaborasi sebagai alumni di lima pulau besar se-Indonesia, per Agustus 2021 serta hampir 30 ribu komunitas daring yang dapat mengakses konten edukasi kebijakan publik secara online. Melalui kurikulum dan program komprehensif, Kami menarik inspirasi dari berbagai disiplin untuk membangun hard dan soft skills peserta dalam memahami permasalahan sekaligus mengembangkan solusi kebijakan publik.” tambah Andhyta.
Untuk memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Mengusung visi “Breaking the Boundaries of Indonesian Public Policy”, kegiatan Policy Fest 2021 bertujuan menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk menembus batasan serta tantangan terkait praktik kebijakan publik di Indonesia.
Selama dua hari dalam Policy Fest, pihaknya berharap dari 1.000 orang yang akan bergabung. Tak hanya mendapat berbagai topik mengenai proses pembuatan kebijakan publik, tetapi juga dapat terhubung dengan berbagai aktivis kebijakan, pembuat Kebijakan, dan profesional muda yang berminat pada bidang kebijakan publik. (Gan)
