Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
THINK Policy terus bertransformasi menjadi platform kebijakan publik yang menyediakan akses ke ilmu pengetahuan kebijakan publik serta wadah kolaborasi pegiat kebijakan. Platform ini dibentuk di tengah partisipasi politik yang rendah dan banyak masyarakat merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang dipilihnya.
Hal ini terlihat dari indikator Party-Identification (Party-ID), atau jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11%. Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
CEO & Co-Founder Think Policy Andhyta F. Utami menyampaikan, kombinasi antara kepuasan publik yang rendah melekat dalam praktik kebijakan publik. Hal ini tentu dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik. Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.
“Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan,” ungkap Andhyta dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/11).
Ia menjelaskan, di awal kejadirannha Think Policy secara organik di media sosial mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda. Ini juga membuktikan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat, khususnya orang muda, untuk berpartisipasi dalam berbagai isu-isu di kebijakan publik, namun selalu kebingungan karena keterbatasan akses dan wadah yang tepat dan relevan.
Andhyta menambahkan, dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia fokus pada tiga strategi intervensi. Pertama, community yakni membuka ruang bersuara dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Melalui beragam klaster isu, komunitas Think Policy dapat berbagi informasi, diskusi terbuka, berjejaring, dan mencari solusi ruang informal terhadap isu kebijakan publik.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Tantangan untuk Pembuatan Kebijakan Publik
Kedua, academy, yakni memerdekakan pengetahuan analitis dan strategis tentang kebijakan publik bagi kaum profesional sektor publik, swasta, dan sipil. Menggunakan pendekatan kurikulum generalis-spesialis dan program pembelajaran yang didesain secara komprehensif sekaligus relevan untuk menanggapi tantangan kebijakan publik dalam konteks Indonesia. Ketiga, insight yakni menyediakan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi pembuat
kebijakan.
“Dengan SDM profesional serta organisasi yang telah kami kembangkan seiring waktu, Think Policy Indonesia telah membangun komunitas yang terdiri atas lebih dari 500 profesional muda reformis yang menjalin kolaborasi sebagai alumni di lima pulau besar se-Indonesia, per Agustus 2021 serta hampir 30 ribu komunitas daring yang dapat mengakses konten edukasi kebijakan publik secara online. Melalui kurikulum dan program komprehensif, Kami menarik inspirasi dari berbagai disiplin untuk membangun hard dan soft skills peserta dalam memahami permasalahan sekaligus mengembangkan solusi kebijakan publik.” tambah Andhyta.
Untuk memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Mengusung visi “Breaking the Boundaries of Indonesian Public Policy”, kegiatan Policy Fest 2021 bertujuan menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk menembus batasan serta tantangan terkait praktik kebijakan publik di Indonesia.
Selama dua hari dalam Policy Fest, pihaknya berharap dari 1.000 orang yang akan bergabung. Tak hanya mendapat berbagai topik mengenai proses pembuatan kebijakan publik, tetapi juga dapat terhubung dengan berbagai aktivis kebijakan, pembuat Kebijakan, dan profesional muda yang berminat pada bidang kebijakan publik. (Gan)
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved