ANGGOTA DPR Provinsi Papua Nason Utty menyayangkan adanya aturan turunan yang menjadi pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021 Otonomi Khusus yang saat ini tengah disosialisasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sebab, aturan pelaksanaan yang dibahas melalui PP No 106 dan PP 107 sama sekali tidak memuat bagaimana pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan.
"Ini sangat disayangkan karena pelaksanaan amanat UU Otsus melalui PP yang saat ini sedang disosialisasikan sama sekali tidak menyinggung soal bagaimana pelanggaran HAM di Papua diselesaikan. Padahal ini sangat substantif sifatnya karena pelanggaran HAM ini adalah akar dari persoalan di Papua sampai kemudian muncul kebijakan khusus yang ada di UU Otsus sekarang ini. Nah, kalau sekarang tidak jelas pelaksanaannya lantas UU Otsus ini untuk apa? Karena ini sangat mendasar sebelum kita bahas mengenai hal-hal lain terkait Pendidikan, anggaran, Kesehatan, ekonomi, sumber daya dan sebagainya itu,” ungkap Nason kepada wartawan, Selasa (30/11).
Menurut Nason, pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan aspirasi dan harapan seluruh rakyat Papua mengenani penyelesaian masalah HAM. Sejak lama, persoalan mendasar di Papua sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia.
"Kita harus mulai dari sini dulu. Ibaratnya, fondasi penyelesaian masalah Papua itu menyangkut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ini yang harusnya jadi fokus pemerintah dalam membahas pelaksanaan UU Otsus ini. Bukan tiba-tiba bicara pembangunan ini dan itu. Kalau begini, UU Otsus ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat Papua,” tegas Nason.
Dilanjutkan Nason, jika soal HAM tidak menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan, maka sulit dibayangkan UU Otsus dan aturan turunannya itu bisa berjalan efektif dan efisien di Papua. Hadirnya revisi UU Otsus jelas dia adalah dalam rangka koreksi kebijakan UU Otsus lama karena tidak berjalan efektif.
"Kalau sekarang sama saja, kenapa kita repot-repot lakukan revisi. Karena toh akan sama saja hasilnya nanti. Saya sudah bisa membayangkan, implementasinya di lapangan akan repot karena soal mendasar mengenai HAM tidak diberi porsi perhatian besar oleh pemerintah. Ini repot sekali,” lanjut politisi PPP tersebut.
Nason berharap, alangkah bijaksana jika pemerintah mengajak duduk bicara rakyat Papua, DPR Papua dan MRP sebelum aturan turunan pelaksanaan ini dibuat.
"Ini kan seperti main kucing-kucingan juga Kementerian Dalam Negeri Menyusun pelaksanaan ini. Tahu-tahu kami diundang untuk terima sosialisasi. Eh... rupanya materi sosialisasinya sama sekali di luar harapan kami. Pak Tito sebagai Mendagri yang pernah di Papua harusnya paham betul apa soal mendasar di Papua sehingga dia juga tau bagaimana jalan keluar yang tepat menyelesaikannya. Bicara UU Otsus hari ini harus mulai dari soal HAM nya dulu baru aturan-aturan yang lain soal kewenangan dan aspek-aspek lain mengani proteksi orang asli Papua. Itu harus kita kerjakan dulu," pungkas Nason. (OL-13)
Baca Juga: Dua PP terkait UU Otsus Papua Sudah Rampung
