Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pendekatan kesejahteraan menjadi yang utama dalam penanganan Papua. Pendekatan kesejahteraan dilakukan komprehensif meliputi semua aspek dan sinergis mencakup semua lembaga terkait agar hasil pembangunannya terasa.
"Intinya itu pendekatan Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan," kata Mahfud sesuai menggelar koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11).
Pendekatan kesejahteraan di Papua, kata Mahfud, sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kemudian, dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Baca juga: Pandemi dan Kisruh Naif Buat Mr Jarwo Telurkan Proyek Anti Rebahan
Mahfud juga mengatakan TNI akan melakukan pendekatan baru terkait operasi di Tanah Papua. Menurut Mahfud, pendekatan oleh TNI tetap berdasarkan arah pemerintah yang membangun kesejahteraan. Dia mengatakan TNI akan melakukan pendekatan teknis berupa operasi teritorial.
"Pendekatan teknisnya tentu operasi teritorial. Operasi teritorial bukan operasi tempur," kata Mahfud.
Panglima TNI Andika Perkasa masih enggan membeberkan detailnya. Andika mengatakan pekan depan bakal mengunjungi Papua dan menyampaikan langsung mengenai pendekatan baru tersebut. Yang jelas, kata Andika, pendekatan baru tersebut akan mengikuti arah pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan.
"Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," ujarnya. (OL-4)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved