DPR Kembali Bahas RUU PDP

Menteri Yohana Minta RUU PKS Lekas Disahkan

Yohana mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Adopsi Omnibus Law, Guru Besar UPI Dorong UU Sisdiknas Direvisi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.  

RUU Larangan Minol Tidak Tepat untuk Indonesia yang Pluralis

"Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan di Indonesia," ungkap Pingkan.

Lima Fraksi Menolak, Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah PDIP, NasDem, Golkar, PKB, dan Demokrat.

Revisi UU Penanggulangan Bencana, DPR Minta Pendapat Pesantren

PEMERINTAH bersama DPR tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi UU tersebut saat ini masih dibahas bersama Komisi VIII DPR.

Pembahasan RUU PKS Baru akan Mulai Masa Sidang Berikutnya

Untuk masa sidang saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS akan fokus menghimpun masukan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Publik Dianggap Kurang Peduli Isu Perlindungan Data Pribadi

Fahmi berharap narasi kampanye perlindungan data pribadi perlu digalakkan lagi, karena RUU PDP bisa menjawab persoalan pencurian data pribadi yang menjadi fokus publik

Kominfo Minta WhatsApp Transparan tentang Pemrosesan Data

Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp memberikan penjelasan yang disampaikan secara lengkap, transparan, mudah dipahami dan dapat diakses publik.

Perlu Ditingkatkan, Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Dibutuhkan upaya peningkatan keamanan dan perlindingun baik dari sisi regulasi hingga penegakan hukum.

Pembangunan Data Center di Indonesia Perlu Dibarengi RUU PDP

PEMBANGUNAN data center atau pusat data di Indonesia perlu diikuti oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

DPR akan Bentuk Dewan Pengawas RUU PDP 

RUU PDP ditargetkan selesai dalam sisa masa sidang tahun ini. Titik temu antara permintah dan DPR mengenai pembentukan otortias perlindungan data pribadi sudah alami kemajuan. 

UU PDP Bisa Kurangi Potensi Kebocoran Data

Sanksi yang ada dalam UU PDP harus tegas. Ada konsekuensi hukum dan denda yang memberatkan perusahaan atau lembaga bila tidak mengelola data-data dengan baik.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL