PARLEMEN berencana melanjutkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU PDP ditargetkan rampung dalam 1 kali masa sidang tepatnya pada Desember 2021 mendatang.
"Kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam 1 masa sidang ini akan diselesaikan," ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).
Sufmi menjelaskan bahwa Komisi I dan pemerintah sudah hampir menemukan titik temu tentang pengaturan status dan desain lembaga otoritas pelaksana PDP. Saat ini fraksi-fraksi yang ada di Komisi I dan pemerintah terus melakukan lobi-lobi guna menggodok finalisasi kesepakatan titik temu tersebut.
Baca juga: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah
"Memang ada dinamika dan sudah ada kesepakatan. Kesepaktannya juga itu sedang digodok menuju finalisasi," jelas Sufmi.
Pembahasan RUU PDP sebelumnya mengalami kebuntuan disebabkan pembentukan lembaga pengawas. DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi lembaga tersebut. DPR ingin lembaga pengawas bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, sementara pemerintah mengajukan lembaga tersebut di bawah Kominfo. Sufmi menjelaskan bahwa pengesahan RUU PDP dibutuhkan oleh semua pihak.
"UU ini sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita," ungkapnya. (OL-4)
