Rabu 10 November 2021, 18:30 WIB

Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah

tri subarkah | Politik dan Hukum
Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah

FOTO ANTARA/Yusran Uccang
Ilustrasi

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menyebut negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memberantas oknum pegawai yang bekerja sama dengan para mafia tersebut.

Sanksi pencopotan, lanjutnya, juga tidak cukup. Oleh sebab itu, jika ditemukan oknum BPN yang terlibat dengan mafia tanah, perlu diseret ke ranah pidana.

"Kalau memang itu menyalahi aturan, tindak tegas aja, enggak usah pakai kompromi. Kalau ada unsur pidana, apakah itu gratifikasi, suap, korupsi, harus dilihat unsur-unsurnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (10/11).

Suparji mengatakan bahwa mafia tanah adalah masalah klasik. Karenanya, ia meminta aparat penegak hukum harus bersinergi dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Kendati demikian, pengungkapan kasus-kasus saja tidaklah cukup. Ia menilai yang lebih utama guna memberntasnya adalah tindakan nyata.

Baca juga: Kejagung Sebut Masih Ada Oknum BPN 'Bermain' Tanah

"Jadi menurut saya, political will-nya didukung untuk melakukan pemberantasan mafia tanah, namun politicial commitment dan political action-nya itu yang ditunggu," tandas Suparji.

Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan akan memberantas oknum yang terlibat dalam mafia tanah. Ia tidak memungkiri adanya oknum mafia tanah di tubuh BPN. Sofyan mengungkap sudah ada 125 pegawai Kementerian ATR/BPN yang dijatuhi sanksi, baik ringan maupun pencopotan jabatan karena terlibat dalam mafia tanah.

"Jika diibaratkan seperti sebuah keranjang apel yang besar, pasti ada satu atau dua yang busuk. Tugas kita ialah membuang apel yang busuk tersebut. Hal tersebut pun sama dengan pegawai yang bekerja sama dengan mafia tanah, harus ditindak tegas," ujar Sofyan.

Ia menguraikan beberapa modus operandi mafia tanah di Indonesia antara lain dengan memalsukan dokumen, pendudukan tanah secara ilegal atau tanpa hak, mencari legalitas di pengendalian, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan (penggelapan dan penipuan) korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah. (OL-4)

Baca Juga

Chaliya/123Rf

BPK Rekomendasikan Kemenkominfo Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 24 Mei 2022, 23:24 WIB
Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat...
Dok MI

Kejagung Turunkan 34 JPU untuk Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 24 Mei 2022, 22:50 WIB
Tersangka IS yang merupakan perwira penghubung pada Kodim Paniai mengikuti proses...
MI/BAYU ANGGORO

NasDem Suarakan Andika Perkasa dan Rahmat Gobel Menuju Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 24 Mei 2022, 22:45 WIB
Penyaringan nama-nama capres dari semua dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi terus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya