Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo menjadi inspektur Upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Rabu (10/11).
Seremoni diawali dengan mengenang peristiwa Perang Surabaya, yang terjadi 76 tahun silam, dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang dipimpin kepala negara selaku inspektur upacara.
"Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai," ujar Jokowi di TMP Kalibata, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Resmikan Tugu Api, Presiden: Api Semangat Harus Terus Berkobar
Upacara kemudian dilanjutkan dengan seremonial peletakan karangan bunga di TMP oleh Jokowi dan diakhiri pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil.
Dalam doanya, Yaqut memohon agar para pendahulu bangsa senantiasa mendapat rahmat dan ampunan Tuhan.
"Tegur kami dengan cinta dan ampunan-Mu dan segala kekhilafan para pemimpin kami entah yang bersembunyi atau kasat mata. Tegur kami dengan kelembutan rahmat-Mu jika kami tidak pandai bersyukur atas anugerah bernama Indonesia merdeka. Izinkan generasi kami mewujudkan cita-cita mereka yang berjuang memerdekakan bangsa," ucap Yaqut. (OL-1)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved