Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjadi inspektur Upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Rabu (10/11).
Seremoni diawali dengan mengenang peristiwa Perang Surabaya, yang terjadi 76 tahun silam, dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang dipimpin kepala negara selaku inspektur upacara.
"Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai," ujar Jokowi di TMP Kalibata, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Resmikan Tugu Api, Presiden: Api Semangat Harus Terus Berkobar
Upacara kemudian dilanjutkan dengan seremonial peletakan karangan bunga di TMP oleh Jokowi dan diakhiri pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil.
Dalam doanya, Yaqut memohon agar para pendahulu bangsa senantiasa mendapat rahmat dan ampunan Tuhan.
"Tegur kami dengan cinta dan ampunan-Mu dan segala kekhilafan para pemimpin kami entah yang bersembunyi atau kasat mata. Tegur kami dengan kelembutan rahmat-Mu jika kami tidak pandai bersyukur atas anugerah bernama Indonesia merdeka. Izinkan generasi kami mewujudkan cita-cita mereka yang berjuang memerdekakan bangsa," ucap Yaqut. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved