Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Masa Persidangan ke II ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Selain itu, fungsi pengawasan DPR melalui AKD juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan Undang-Undang (UU).
“Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian rakyat di antaranya; kasus pinjaman online ilegal; rencana kenaikan Upah Minimum 2022; penanganan pandemi Covid-19; kebijakan penerapan PCR; antisipasi bencana alam, hingga rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia,” kata Puan saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Disampaikan Puan, DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat.
“DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat. Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” kata Puan.
Sementara dalam menjaga komitmen menjalankan peran diplomasi parlemen pada masa sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen.
Pertemuan itu di antaranya; The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26) di Glasgow pada 7 November, The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan The 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember.
“Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI, delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar,” jelas politikus PDI-Perjuangan itu. (RO/OL-09)
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved