Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik tajam dari publik terkait besaran tunjangan tersebut.
"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).
Puan mengatakan tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR. Karena seluruh rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.
"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana,” ucap Puan.
Terkait nilai tunjangan rumah yang dinilai publik besar, Puan menyatakan bahwa besaran tersebut telah melalui proses kajian sesuai dengan kondisi di Ibu Kota. Namun, dia memastikan tetap menyerap masukan masyarakat terkait sorotan tersebut.
"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," ucap Puan. (P-4)
Sahroni memastikan anggota DPR memberikan perhatian ke masyarakat. Uang gaji yang diterima legislator bakal dikembalikan juga ke rakyat.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta/bulan dan tunjangan beras Rp12 juta/bulan.
pemerintah dan DPR didorong mengubah skema pemberian tunjangan. Sebab, saat ini skema yang ada berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran di tengah polemik gaji anggota DPR
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Adies klaim para anggota dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved