Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan Pimpinan DPR RI hingga Senin siang belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan calon Panglima TNI.
"Sampai detik ini saya belum cek. Setahu saya belum (Surpres calon Panglima TNI)," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/11).
Baca juga: Sekjen PDIP Sebut Demokrasi Butuh Konsolidasi Ulang
Dia mengatakan kalau melihat masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, maka diperkirakan Surpres akan dikirimkan kepada DPR dalam satu-dua hari ini.
Menurut dia, ketika Surpres tersebut masuk ke DPR RI maka mekanismenya akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR yang selanjutnya disampaikan kepada Rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Lalu di bawa ke Komisi I DPR RI dan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI," ujarnya.
Muhaimin menilai calon-calon Panglima TNI yang ramai dibicarakan publik, semuanya memiliki kemampuan dan layak memimpin institusi TNI.
Namun, menurut dia, Presiden Joko Widodo yang akan menentukan siapa calon yang ditunjuk dengan pertimbangan rencana Presiden terkait pertahanan dan keamanan bangsa ke depan.
"Tinggal Presiden yang akan menentukan sesuai rencana Presiden. Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI," katanya. (Ant/OL-6)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Setelah kosong selama 25 tahun, jabatan Wakil Panglima TNI diemban Jenderal Tandyo Budi Revita.
Enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Selain itu, Marsda Deny Muis naik menjadi Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melayat ke rumah duka mendiang Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto yang disemayamkan di rumah duka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved