Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan Pimpinan DPR RI hingga Senin siang belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan calon Panglima TNI.
"Sampai detik ini saya belum cek. Setahu saya belum (Surpres calon Panglima TNI)," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/11).
Baca juga: Sekjen PDIP Sebut Demokrasi Butuh Konsolidasi Ulang
Dia mengatakan kalau melihat masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, maka diperkirakan Surpres akan dikirimkan kepada DPR dalam satu-dua hari ini.
Menurut dia, ketika Surpres tersebut masuk ke DPR RI maka mekanismenya akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR yang selanjutnya disampaikan kepada Rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Lalu di bawa ke Komisi I DPR RI dan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI," ujarnya.
Muhaimin menilai calon-calon Panglima TNI yang ramai dibicarakan publik, semuanya memiliki kemampuan dan layak memimpin institusi TNI.
Namun, menurut dia, Presiden Joko Widodo yang akan menentukan siapa calon yang ditunjuk dengan pertimbangan rencana Presiden terkait pertahanan dan keamanan bangsa ke depan.
"Tinggal Presiden yang akan menentukan sesuai rencana Presiden. Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI," katanya. (Ant/OL-6)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan status Siaga 1 adalah uji kesiapan rutin untuk personel & alat, bukan darurat nasional. Simak penjelasan lengkapnya di sini
Dengan jabatan baru itu, Lucky yang merupakan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara itu otomatis menyandang pangkat jenderal bintang tiga TNI alias letnan jenderal.
Apa itu Siaga 1 TNI? Pelajari pengertian, prosedur operasional, hingga sejarah penetapannya di Indonesia dalam panduan komprehensif ini.
Apa yang terjadi jika Panglima TNI menetapkan Siaga 1? Pelajari prosedur kesiapsiagaan militer, instruksi operasi, dan pengaruhnya bagi masyarakat sipil.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved