Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Caca Isa Saleh S. Ia merupakan satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi bagian negara pada PDPDE Sumsel periode 2010 sampai 2019.
Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi menyebut penggeledahan dilakukan di kediaman Caca yang terletak di Jakarta pada Senin (25/10). Pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait aset Caca. "Ada dokumen-dokumen aset. Baru mau disita aset," ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin malam (25/10).
Menurut Supardi, dokumen yang disita itu terkait aset berupa bangunan. Penyitaan aset dilakukan sebagai bagian dari penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi yang dilakukan Caca. Diketahui, penyidik Jampidsus telah menyematkan pasal TPPU terhadap Caca beserta dua terangka lain.
Keduanya adalah Komisaris Utama sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Muddai Madang dan Dirut PT (Dika Karya Lintas Nusa) DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas merangkap juga Dirut PDPDE Sumsel Yuriansyah. Sementara untuk mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin belum ditetapkan penyidikan ke arah pencucian uang.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa istri Caca berinisial EB pada Jumat (22/10) lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan pemeriksaan terhadap EB bertujuan untuk mendalami aliran transaksi keuangan PDPDE Gas.
Diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaudit kerugian keuangan negara dalam rasuah tersebut sebesar US$30,194 juta. Angka itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Terdapat pula kerugian sebesar US$63.750 dan Rp2,131 miliar merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. (OL-13)
Baca Juga: Perlu Perda untuk Segera follow up Dana Abadi Pesantren
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved