Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI, meskipun berbagai usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menekan citra negatif di masyarakat.
Ia melanjutkan DPR RI akan terus melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI agar semakin bertambah.
“Kalau ada masukan dari masyarakat, dan kita juga sering mengadvokasi buruh, ojek online, korban asuransi bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sering memberikan kami kritik, kami terima semua kritik itu sebagai masukan yang berguna,” kata Dasco saat Audiensi dengan para Magang Kampus Merdeka di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga mengatakan masyarakat dapat memberikan laporan secara langsung melalui website maupun media sosial, untuk kemudian dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada DPR RI tersebut.
Diketahui, dalam upaya berperan memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR RI berencana membangun tempat khusus untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun demonstrasi.
“Dari dua periode lalu sudah direncanakan untuk membangun panggung demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kita sudah alokasikan tempatnya, sudah siapkan anggarannya, tapi karena pandemi Covid-19 belum dapat direalisasikan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Dasco berpesan bahwa untuk menjadi seorang pimpinan harus mampu mengakomodir serta berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam mewujudkan program-program yang dirancang untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Kalau jadi pimpinan, harus memposisikan diri menjadi anggota semua partai, tidak bisa egois, karena kalau seperti itu semua program tidak akan jalan, saling sandera-menyandera yang kemudian tidak menjadi jalan keluar,” pesan Dasco. (RO/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved