Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI, meskipun berbagai usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menekan citra negatif di masyarakat.
Ia melanjutkan DPR RI akan terus melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI agar semakin bertambah.
“Kalau ada masukan dari masyarakat, dan kita juga sering mengadvokasi buruh, ojek online, korban asuransi bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sering memberikan kami kritik, kami terima semua kritik itu sebagai masukan yang berguna,” kata Dasco saat Audiensi dengan para Magang Kampus Merdeka di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga mengatakan masyarakat dapat memberikan laporan secara langsung melalui website maupun media sosial, untuk kemudian dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada DPR RI tersebut.
Diketahui, dalam upaya berperan memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR RI berencana membangun tempat khusus untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun demonstrasi.
“Dari dua periode lalu sudah direncanakan untuk membangun panggung demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kita sudah alokasikan tempatnya, sudah siapkan anggarannya, tapi karena pandemi Covid-19 belum dapat direalisasikan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Dasco berpesan bahwa untuk menjadi seorang pimpinan harus mampu mengakomodir serta berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam mewujudkan program-program yang dirancang untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Kalau jadi pimpinan, harus memposisikan diri menjadi anggota semua partai, tidak bisa egois, karena kalau seperti itu semua program tidak akan jalan, saling sandera-menyandera yang kemudian tidak menjadi jalan keluar,” pesan Dasco. (RO/OL-09)
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved