Senin 25 Oktober 2021, 18:20 WIB

Suap di Kuantan Singingi, KPK Geledah Empat Lokasi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Suap di Kuantan Singingi, KPK Geledah Empat Lokasi

Antara
Bupati nonaktif Kuantan Singingi Andi Putra

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi berbeda di Riau terkait dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/10).

Menurut dia keempat lokasi meliput Kantor Bupati Kuantan Singingi, Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Rumah kediaman pribadi Bupati nonaktif Kuantan Singingi Andi Putra (AP).

"Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan tersangka AP untuk perpanjangan HGU PT AA," ujarnya.

Baca juga: KPK Apresiasi Aturan Lelang Benda Sitaan

Selanjutnya berbagai bukti ini, kata Ali, akan segera di teliti untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara. "Kemudian dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara tersangka AP dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya KPK juga menyita catatan keuangan dan sejumlah barang bukti lain terkait kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit. Catatan keuangan itu disita tim penyidik saat menggeledah tiga lokasi terkait penyidikan kasus ini.

Ketiga lokasi yang digeledah yakni kantor di Limpa Pulu, Riau, sebuah rumah di Tangkerang, Pekanbaru dan rumah di Maharatu, Pekanbaru. KPK akan segera meminta izin Dewas Pengawas (Dewas) untuk menyita barang-barang itu.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan AP sebagai tersangka bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka suap HGU. Andi diduga telah menerima uang Rp700 juta dari Rp2 miliar yang menjadi kesepakatan suap perpanjangan HGU. (P-5)

Baca Juga

dok.ist

Hakim Anggota Pengadilan Pajak Kasus SBS Dinilai Tak Profesional

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 30 November 2021, 11:17 WIB
KETUA Pengadilan Pajak diminta mengganti hakim dalam kasus pajak PT SBS agar penanganan kasus pajak tersebut berjalan sesuai kaidah hukum...
Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...
Ist/DPR

Puan: Potensi Kekuatan Non-Blok Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:25 WIB
Dalam Forum Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, Puan menyatakan komitmennya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya