Selasa 19 Oktober 2021, 21:43 WIB

OTT Bupati Kuansing, KPK Ingatkan Kepala Daerah Perbaiki Tata Kelola Sawit 

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
OTT Bupati Kuansing, KPK Ingatkan Kepala Daerah Perbaiki Tata Kelola Sawit 

Antara
Buapti Kuantan Singingi Andi Putra usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau saat OTT KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit. KPK mengingatkan agar kepala daerah tak mencari keuntungan dari perizinan sawit dan mendukung pemerintah memperbaiki tata kelolanya. 

"Seluruh kepala daerah tentu bertanggung jawab mendukung pemerintah bersama-sama dengan KPK memperbaiki tata kelola perkebunan sawit sehingga menutup celah korupsi dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta mengefektifkan penegakan hukum sektor sumber daya alam," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferesi pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (19/10). 

Dijeratnya Bupati Kuansing itu menambah daftar panjang kepala daerah terkena kasus korupsi. Andi Putra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kuansing ditetapkan tersangka melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam kasus itu komisi antirasuah juga menetapkan tersangka General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. KPK kembali mewanti-wanti kepala daerah untuk menjalankankan tugas dengan integritas. 

"KPK tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan seluruh penyelenggara negara yang menerima amanah dari rakyat untuk selalu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan kepentingan masyarakat," imbuh Lili Pintauli, 

Baca juga : Diduga Dapat Suap Rp700 Juta, Bupati Kuansing Ditetapkan jadi Tersangka

KPK menduga Andi Putra menerima suap dari Sudarso terkait pengurusan perpanjangan izin HGU perusahaan sawit tersebut. PT Adimulia mulai mengajukan sejak 2019 lantaran izinnya akan berakhir 2024. KPK menyebut Andi Putra mematok uang Rp2 miliar untuk pengurusan izin HGU itu dan sebagian sudah diserahkan. 

"Pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama uang Rp500 juta. Lalu pada 18 Oktober 2021 SDR (Sudarso) kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta," kata Lili Pintauli. 

Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Adapun Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. 

Dalam konferensi pers, Bupati Andi Putra dan Sudarso belum dihadirkan di KPK. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan tersangka masih berada di Riau lantaran persoalan teknis untuk pemeriksaan dan administrasi. Sementara itu KPK mesti segera mengumumkan penetapan tersangka lantaran batasan waktu sesuai ketentuan 1x24 jam. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Mensesneg: Pos Wakil Menteri Tidak Wajib Diisi

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 01 Desember 2021, 22:22 WIB
Pratikno juga menjelaskan, dalam Perpres Kelembagaan, presiden memang menetapkan sejumlah posisi wakil menteri. Namun, bukan berarti posisi...
MI.Adami Dwi

Jaga Ketertiban Umum dengan Implementasikan UU Ormas

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 21:43 WIB
Dalam pasal tersebut ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan,...
Ilustrasi

Kemendagri : Penentuan Jadwal Pemilu 2024 tak Perlu Tergesa-Gesa, Tunggu Komisioner Baru KPU Terpilih 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 Desember 2021, 20:56 WIB
"Pemilu masih lama dan masih cukup waktu. Sekarang juga sedang berlangsung seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu RI...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya