Anggota Komisi VII DPR Minta PLN Percepat Bangun Pembangkit EBT

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah meminta PT PLN (Persero) segera menjalankan dan mempercepat pengerjaan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT yang tertuang dalam RUPTL 2021-2030.
  
''EBT ini sudah harus dijalankan, sudah harus dipercepat pengerjaannya. Kenapa? Karena RUPTL sudah ada, jadi tidak ada alasan untuk menunda EBT yang ada di dalam RUTPL,'' ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/10).
  
Gus Falah menyarankan rekonstruksi sistem 'procurement' untuk dapat menjalankan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan.  

Baca Juga: Wakil Ketua DPR: Pelabuhan Anggrek Dorong Produksi Pertanian
    
Dia menyarankan supaya PLN tidak lagi memakai kerangka yang sama dengan 'Independent Power Producer' (IPP) atau perusahaan listrik swasta fosil. Karena kerangka itu berbelit dalam hal izin dan prosedur, sehingga tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
  
Akhir September lalu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang dominan menempatkan porsi pembangkit listrik energi baru terbarukan.
  
Peta jalan itu disebut lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6% lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4%. Dari target penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan mencapai 20,9 gigawatt dan kapasitas pembangkit energi fosil hanya sebesar 19,6 gigawatt.
  
Gus Falah menuturkan bahwa RUPTL baru itu terdapat pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan 'base load' yang mewajibkan PLN terbuka untuk teknologi baru di sektor energi hijau. ''Transmisi dan teknologi jaringan cerdas (smart grid) harus menjadi bagian integral pembangunan EBT,'' ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) ini.
  
Gus Falah juga mengingatkan program yang harus menjadi prioritas utama dari RUPTL itu adalah program dediselisasi. Menurutnya program penggantian pembangkit diesel di seluruh Indonesia harus melibatkan lebih banyak swasta nasional, bukan swasta asing.
  
Kendala dari sisi modal untuk belanja PLN dan pemerintah harus terbuka pola bisnis yang memungkinkan dana pihak swasta masuk untuk investasi di transmisi energi baru terbarukan.
  
''Supaya pembangunan EBT ini juga mendorong munculnya perusahaan swasta nasional yang tangguh dan maju di Indonesia dan regional,'' ucap politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (Ant/OL-10)