Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLITIKUS PDIP Junimart Girsang menyarankan agar Rocky Gerung berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pandemi covid-19 belum selesai sehingga tak etis membicarakan lebih jauh mengenai pemilihan presiden.
"Saran saya, sebaiknya Rocky Gerung bangun dari mimpi tidurnya, lalu cuci muka. Nah setelahnya perhatikan di sekeliling, masih covid-19, saat ini belum momen untuk kampanye pemilu," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/10).
Hal itu disampaikan Junimart sebagai respon terhadap pernyataan Rocky Gerung yang menyebut bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat bodoh di mata milenial. Karena keduanya tidak kunjung melakukan kampanye politik dengan mengangkat isu-isu aktual seperti yang terjadi di pemilu Amerika Serikat pada 2020.
"Semua pihak baik itu kader dari PDIP, bahkan Ibu Puan (Maharani dan Pak Ganjar Prabowo) bersama-sama pemerintah sedang fokus meminimalisir pencegahan, penyebaran Covid-19, termasuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah," kata Junimart.
Justru, imbuh dia, Puan dan Ganjar tidak etis jika di masa saat sekarang ini berkampanye. Karena mereka bukan pengangguran, tetapi sebaliknya Ganjar merupakan Gubernur dan Puan menjabat Ketua DPR.
"Mereka adalah orang yang berintegritas, memiliki tugas dan kewajiban penuh memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi logika berpikir Rocky Gerung seperti ini tidak perlu diperdebatkan. Artinya frame of referencenya memang sudah error. Karakternya melekat dengan sifat over-acting atau cari perhatian," paparnya.
Baca juga: Rocky Gerung Anggap Sandiaga Uno bakal Bingung Mau Bikin Apa
Lebih lanjut, Junimart mengungkapkan hingga saat ini PDIP masih belum memutuskan kandidat calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Sehingga tidak ada kekonyolan politik seperti banteng versus celeng sebagaimana diungkapkan Rocky Gerung.
"Semua kader partai tanpa kecuali wajib taat, tegak lurus kepada aturan dan perintah partai. Mengenai keputusan capres atau cawapres sesuai hasil kongres kami di Bali itu menjadi kewenangan penuh Ibu Ketua Umun Megawati Soekarnoputri," tutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid (Jawa Bali - Non Jawa Bali) yang digelar KedaiKOPI mengatakan para kaum milenial menginginkan tokoh-tokoh politik unjuk gigi dalam hal akademis. Misalnya terkait dengan society 5.0 yang membahas gender equality hingga human rights.
"Padahal kaum milenial yang 2024 nanti akan memilih mau lihat pertengkaran akademis di dunia politik Indonesia sama seperti pertengkaran di luar negeri. Soal gender equality, new kind of economy. Kok kita nggak denger ya Puan ngomong itu. Om yang rambutnya kayak bintang film putih itu, Ganjar Pranowo, ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang Emil ngomong itu," tutur Rocky Gerung.
Karena itulah, kata Rocky, bagi milenial yang sedang belajar di perguruan tinggi luar negeri itu menganggap Ganjar dan Puan Maharani adalah dua tokoh yang bodoh karena tidak pernah adu konsep politik global.
"Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang nggak ngerti new grammar of world's politic adalah gender equality, democracy, human rights," ujar Rocky Gerung.
Namun bukan sesuatu yang salah juga jika, keduanya tidak perlu bertarung akan konsep politik global. Karena keduanya dan putra-putri terbaik bangsa terkunci oleh oligarki yang menetapkan ambang batas pencalonannya presiden atau presidential threshold (PT).
"Oligarki beternak politisi. Peternakan itu kita baca dari sekarang, melalui PT, udah dikunci itu. Yang boleh diternakkan cuma yang udah punya tiket. Lalu dipagar lagi melalui Covid. Mahasiswa nggak boleh demo, LSM nggak boleh kritik-kritik pemerintah," tukas Rocky Gerung.(OL-5)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
Budi enggan memerinci hasil analisis penyidik dalam kasus ini. Informasi itu baru dibuka nanti, setelah semua temuan dinyatakan lengkap.
DIKABARKAN baru selesai menjalani operasi bariatrik di Penang Malaysia beberapa waktu lalu, Lisa Mariana tetap datang ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved