Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, menyoroti pulau-pulau terluar Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain, yang kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan kriminal, khususnya perbatasan wilayah laut pulau terluar Indonesia yang memiliki arti strategis dari konteks integrasi nasional. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.
“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI bersama Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong, di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/10/2021).
Provinsi Sulut memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Marampit di Kepulauan Talaud, Pulau Marore di Kepulangan Sangihe, dan Pulau Miangas di Talaud.
Itet mengingatkan, penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga sampai saat ini belum terselesaikan seluruhnya. Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia karena membuka celah baru bagi terjadinya berbagai tindakan kriminal dan konflik dengan negara tetangga.
Karenanya. politikus PDI-Perjuangan itu meminta, para pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengamankan pulau-pulau terluar secara terencana dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagaimana kerja sama Korem 131/Santiago berkoordinasi dengan Bakamla dan TNI AL, bagaimana kita bisa menjaga kekurangannya?” tanya legislator dapil Lampung II tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong mengakui masih mengalami kendala-kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar.
“Kemampuan kami di perbatasan juga memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami memang hanya mendapatkan 5 pos dari staf operasi Panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer.
Meski demikian, kata Meyer, pihaknya telah melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada.
“Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk mengjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” kata Meyer.
Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personel prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” tutup Meyer. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Anak akan mengalami kesulitan dalam meregulasi emosi dan merasa putus asa karena dari stigma negatif dari lingkungannya.
Anak yang kurang mendapat nilai dari keluarga juga memengaruhi mereka dalam meregulasi emosinya saat menghadapi keinginan yang belum terpenuhi.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong pemerintah provinsi agar memperketat keamanan di seluruh taman yang beroperasi 24 jam.
Gutomo Edi Saputra bertanggungjawab atas kematian Anggi Anggara dalam sebuah pertengkaran di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Ia mengabisi lawannya dengan sebilah pisau pemotong pempek
RUMAH produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film terbaru bergenre thriller misteri berjudul Dendam Malam Kelam. Disutradarai oleh Danial Rifki,
KEPALA Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengakui tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali bisa berperilaku dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved