Senin 11 Oktober 2021, 17:30 WIB

Pengesahan RUU TPKS Mendesak, Banyak Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pengesahan RUU TPKS Mendesak, Banyak Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor

Antara
Dukungan pengesahan RUU TPKS

 

KASUS kekerasan seksual anak yang muncul ke publik tidak bedanya dengan fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terungkap karena berbagai faktor. Alasan paling utama ialah keengganan korban untuk melapor kepada pihak kepolisian.

"Banyak sekali yang takut melapor," ujar Ketua DPP bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Amelia Anggraini ketika dihubungi di Jakarta, Senin (10/10).

Trauma dan stigma seringkali membuat korban kekerasan seksual mengurungkan niatnya untuk mencari keadilan. Secara psikologis, korban perlu mendapatkan pendampingan untuk mengatasi rasa trauma pascamengalami kekerasan seksual.

"Sedikit sekali kasus kekerasan seksual yang berhasil mendapatkan keadilan di ranah hukum. Biasanya juga karena kurangnya barang bukti, korban melaporkan setelah kasus ini berlangsung lama, kemudian juga takut melapor karena stigma malu," ungkapnya.

Baca juga: Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Tergugat AD/ART di MA

Amel menilai negara perlu membuat payung hukum yang condong terhadap pendekatan hak-hak korban kekerasan seksual, seperti pendampingan psikologis. Payung hukum tersebut dapat dilakukan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pendekatan pindana melalui KUHP dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual.

"Memang itulah perlunya RUU TPKS ini harus segera disahkan di parlemen. Karena memang tidak hanya aspek penegak hukum saja yang harus ada, tapi perlu juga rambu yang jelas untuk mengatur ranah payung hukum pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam KUHP," ungkapnya.

Amel menilai, RUU TPKS merupakan terobosan bagi pemenuhan hak-hak korban yang mendapatkan penggunaan ancaman kekerasan seksual atau pemanfaatan kekuasan kekerasan seksual. Kompensasi kepada korban dan keluarga korban kekerasan seksual diatur dalam RUU TPKS seperti pendampingan hukum dan pemulihan rasa trauma.

"Masyarakat perlu mendapat edukasi dan sosialisasi bahwa korban kekerasa seksual itu begitu dia mendapat perlakukan kekerasan seksual di harus melakukan visum. Visum itu yang akan menjadi bukti untuk membantu dia membuat pelaporan ke kepolisian," ujar Amel. (P-5)

Baca Juga

Mi/Ilham

Pengamat Sebut Kapolda-Kapolres Sowan ke Ormas Karena Pragmatis 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:36 WIB
Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dilaporkan ke Kejagung Terkait Kasus Tanjungbalai

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 03 Desember 2021, 18:32 WIB
Lili dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...
ANTARA FOTO/Pool-Hafidz Mubarak

Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:46 WIB
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa ialah tindakan tegas, tidak cukup hanya dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya