Jumat 08 Oktober 2021, 19:23 WIB

Pesan KPK ke Kemendag, Perbaiki Sistem untuk Tutup Celah Korupsi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pesan KPK ke Kemendag, Perbaiki Sistem untuk Tutup Celah Korupsi

MI/Adam Dwi
Pekerja mengecat logo KPK yang terpasang di gedung Merah Putih, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Kali ini, sasarannya pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Lembaga antirasuah meminta jajaran Kemendag untuk menguatkan integritas, serta memperbaiki sistem untuk menutup celah korupsi.

"Saya mengimbau lakukan kajian untuk identifikasi sistem yang lemah, agar tidak ada peluang korupsi," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya di gedung Merah Putih, Jumat (8/10).

Baca juga: 57 Pegawai Ditarik Polri, KPK: TWK itu Produknya BKN

Firli mengingatkan bahwa kerawanan korupsi lantaran lemahnya sistem dan minimnya integritas. Oleh karena itu, penguatan integritas juga dinilai penting untuk memperbaiki sistem yang rawan.

Adapun program pendidikan antikorupsi diharapkan agar jajaran kementerian menjauhi perilaku koruptif. Pejabat Kemendag juga didorong lebih patuh dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN). Serta, membangun whistleblowing system, unit pengendalian gratifikasi dan manajemen antisuap.

KPK turut memberi perhatian terkait tindak lanjut rekomendasi kajian yang disampaikan ke Kemendag. Di antaranya, kajian tata kelola impor komoditas jagung, kajian tata kelola pasokan komoditas pangan strategis, kajian impor BBM dan kajian tata kelola swasembada bawang putih.

Kegiatan PAKU Integritas itu dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan jajaran eselon I, serta pasangan (istri/suami). Menteri Lutfi sepakat bahwa perbaikan sistem dibutuhkan untuk menutup peluang korupsi.

Baca juga: Mendag Pantau Uji Coba PeduliLindungi di Pasar Alam Sutera

Pihaknya menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan kementerian. Seperti, sistem perizinan daring, transparansi pengadaan, penguatan pengendalian internal, pembangunan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih, serta pengendalian gratifikasi.

"Hampir semua perizinan di bidang perdagangan sudah "online". Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dan mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha," jelas Lutfi.

Dalam kesempatan itu, KPK dan Kemendag juga sepakat memperkuat usaha pemberantasan korupsi dengan menandatangani kerja sama penerapan whistleblowing system. Adapun kerja sama itu meliputi pengelolaan penanganan pengaduan.(OL-11)

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya