Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
HEAD Instituional Marketing PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Ari Citra Asmara membenarkan adanya kesepakatan awal antara pihaknya dan manajemen PT Asabri terkait pembelian saham-saham milik perusahaan pelat merah tersebut.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi pada Asabri periode 2012-2019. Ari menyebut bahwa HPAM diminta untuk membeli portofolio saham Asabri setelah perusahaan melakukan subscription reksadana ke tempatnya.
Kesaksian Ari menjawab pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/10)
"Ada tidak perjanjian di awal apabila mau kerja sama dengan Asabribharus mau tunduk kepada kemauan Asabri terkait saham-saham yang menjadi underlying dari reksadananya?" tanya jaksa Tumpal Pakpahan.
"Saat itu yang diinformasikan ke kami adalah, saat Asabri melakukan subscription, kami diminta untuk membeli portofolio tersebut," jawab Ari.
Setidaknya ada tujuh portofolio saham milik Asabri yang dibeli oleh HPAM melalui Trimegah Sekuritas, yakni ANTM, NIKL, SMBR, PPRO, IIKP, KAEF, dan HRTA. Sementara itu, subscription yang dilakukan oleh ASABRI terkait pengelolaan reksadana HPAM mencapai Rp6 miliar lebih.
"Yang pertama 2014, Rp5 miliar, namun sudah di-redeem. Lalu 2015, Rp100 miliar masuk ke reksadana proteksi sampai saat ini. Lalu 2017 Rp500 miliar masuk ke reksadana Syariah Ekuitas, masih sampai dengan saat ini," urai Ari.
Ari mengakui awal mula Asabri menjadi nasabah di HPAM dimulai dari kunjungan pihaknya untuk memberikan pemaparan market output. Setelah itu, Ilham Wardhana Siregar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi Asabri menyuruh HPAM mengirimkan surat penawaran.
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menersangkakan Ilham. Namun ia tidak menjadi terdakwa karena meninggal dunia sebelum diseret ke meja hijau.
Adapun Direktur Utama PT Asanusa Asset Management Arke Nurdjatni Markis Tinasari menyebut pihaknya membeli saham LCGP karena tergiur dengan infromasi aset tanah. Padahal, Arke yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang itu mengaku bahwa LCGP adalah saham tidak likuid.
"Pertimbangannya adalah memang saham itu tidak likuid, tapi punya aset tanah banyak," ujar Arke.
Awalnya, Asabri membeli saham LCGP tanpa melalui hasil analisis fundamental dan teknikal. Saat harga saham LCGP turun pada 2016, Asabri memindahkan LCGP menjadi underlying reksadana miliknya. Salah satu manajer investasi yang membeli saham itu dengan harga di atas harga pasar adalah Asanusa.
Arke mengaku permintaan tersebut datang dari Ilham melalui telepon. Menurutnya, Asanusa menuruti permintaan Ilham meski telah memberikan peringatan di awal. "Kami berikan simulasi kalau mau saham itu yang dimasukkan akan berdampak pada investasi Asabri untuk beberapa waktu," tandasnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit dan menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp22,788 triliun dalam perkara Asabri. Kejagung sendiri telah menersangkakan 13 orang dan 10 korporasi manajer investasi. (OL-8)
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved