Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang dilaporkan ke Bareskrim Polri menegaskan dirinya tidak rasis ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Pigai justru mengancam akan melaporkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Sosial Tri Rismaharani (Risma), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono sebagai pelaku rasis ke warga Papua.
"Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional, Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti otentik kepada polisi," ujar Natalius Pigai kepada wartawan, Selasa (5/10).
Ia pun mengklaim telah punya bukti dugaan rasisme tersebut. Karenanya, dia berharap kepolisian bisa bersikap adil.
"Tinggal kami rakyat Papua dan rakyat Indonesia serta dunia akan menyaksikan polisi bertindak adil atau tidak," katanya. "Kami harap kepolisian akan profesional dan adil melihatnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasisme oleh BaraNusa. Hal ini berawal dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasialisme ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Sudah selesai bikin laporan polisi (LP)," ujar Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan saat dimintai konfirmasi. Terlapor dalam LP ini ialah pemilik akun atau pengelola akun Twitter atas nama @NataliusPigai2.
Adi menjelaskan alasan Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim. Menurutnya, Pigai sering berbuat rasis dan bahkan diduga melakukan fitnah terhadap Presiden Jokowi.
"Alasan kami sudah jelas. Natalius Pigai sudah sering terpeleset dan rasis. Apalagi sekarang lebih tajam lagi. Melakukan fitnah keji terhadap Presiden Jokowi. Hal itu menurut kita sudah tidak bisa lagi dibiarkan," kata Adi.
Sebelumnya, Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan karena dinilai telah menyampaikan pesan rasialisme terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pigai membantah hal ini saat dimintai konfirmasi.
"Jgn percaya org Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mrk merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak2 harga diri bangsa Papua dgn kata2 rendahan Rasis, monyet & sampah. Kami bukan rendahan. kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Sy Penentang Ketidakadilan)." demikian cuitan Pigai lewat akun Twitter-nya @NataliusPigai2.
Natalius Pigai pun telah angkat suara soal cuitannya tersebut. Ia membantah telah melakukan tindakan rasis. "Itu tidak ada rasis itu. Itu hanya dua oknum yang namanya Jokowi dengan Ganjar. Itu tidak ada rasis," kata Pigai saat dikonfirmasi pada Sabtu (2/10).
"Ke siapa rasisnya? Mereka berasa dari Jawa Tengah itu aksioma. Matahari terbit dari timur itu aksioma. Jokowi dengan Ganjar dari Jawa Tengah itu aksioma. Enggak ada rasis di situ," sanggahnya. (OL-14)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menggelar pertemuan bersama para pemenang Wonderful Indonesia Awards 2025 di Gedhong Wilis
Dalam skema kolaborasi ini, Pemda DIY menanggung biaya hidup selama enam bulan, kemudian diperkuat oleh dukungan BAZNAS DIY serta dua yayasan mitra yaitu YPM & YPACC.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan perlunya transformasi Pramuka dengan tiga orientasi.
Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, melepas ribuan peserta TNI Run 2025 yang digelar di kawasan Jalan Malioboro, DI Yogyakarta, Minggu (19/10).
KASUS keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta, kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, perlu dievaluasi secara menyeluruh.
SPPG, kata Sri Sultan, bisa mencontoh pengalaman dapur umum kala terjadi bencana di Yogyakarta, seperti Gempa 2006 maupun erupsi Gunung Merapi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved