TIM Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI masih menemukan persoalan pencetakan dan perekaman e-KTP yang belum optimal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan terdapatnya hambatan dalam mengurus kartu identitas yang menjadi hak masyarakat tersebut.
"Dinas Dukcapil menyampaikan secara objektif bagaimana kondisi alat perekam dan pencetaknya tadi, kondisinya sangat memprihatinkan," ujar Guspardi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kantor Bupati Tangerang, Senin (4/10).
Sebagian besar mesin pencetak dan perekam e-KTP ternyata rusak, belum lagi persoalan server belum semua bisa berjalan dengan maksimal.
Alhasil, Guspardi mempertanyakan langkah agar Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melakukan operasionalisasi pelayanan optimal di tengah kondisi tersebut. Ia juga mengingatkan sebagai lembaga publik, pemerintah kabupaten harus dapat memberikan pelayanan yang paripurna bagi publik masing-masing.
"Satu setengah bulan lalu presiden katakan dengan tegas kepada aparat pemda bagaimana mindset-nya diubah dari dilayani menjadi melayani. Jangan sampai masyarakat disakiti hatinya manakala mau dapat pelayanan. Pelayanan harus dilakukan secara paripurna," urai Guspardi.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI tersebut juga menyoroti persoalan database di data kependudukan yang sifatnya telah terdigitalisasi.
Ia mengingatkan agar pemkab juga dapat mengantisipasi perbedaan data dengan berupaya meningkatkan akurasi pendataan di tengah masyarakat. (RO/OL-09)
