Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
TIM Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI masih menemukan persoalan pencetakan dan perekaman e-KTP yang belum optimal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan terdapatnya hambatan dalam mengurus kartu identitas yang menjadi hak masyarakat tersebut.
"Dinas Dukcapil menyampaikan secara objektif bagaimana kondisi alat perekam dan pencetaknya tadi, kondisinya sangat memprihatinkan," ujar Guspardi saat mengikuti Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kantor Bupati Tangerang, Senin (4/10).
Sebagian besar mesin pencetak dan perekam e-KTP ternyata rusak, belum lagi persoalan server belum semua bisa berjalan dengan maksimal.
Alhasil, Guspardi mempertanyakan langkah agar Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melakukan operasionalisasi pelayanan optimal di tengah kondisi tersebut. Ia juga mengingatkan sebagai lembaga publik, pemerintah kabupaten harus dapat memberikan pelayanan yang paripurna bagi publik masing-masing.
"Satu setengah bulan lalu presiden katakan dengan tegas kepada aparat pemda bagaimana mindset-nya diubah dari dilayani menjadi melayani. Jangan sampai masyarakat disakiti hatinya manakala mau dapat pelayanan. Pelayanan harus dilakukan secara paripurna," urai Guspardi.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI tersebut juga menyoroti persoalan database di data kependudukan yang sifatnya telah terdigitalisasi.
Ia mengingatkan agar pemkab juga dapat mengantisipasi perbedaan data dengan berupaya meningkatkan akurasi pendataan di tengah masyarakat. (RO/OL-09)
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved