Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meningkatkan eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu lembaga tinggi negara itu harus mampu merespons setiap hal yang dibutuhkan dan menjadi keinginan publik. Terlebih, di dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang.
"Situasi extraordinary ini mengharuskan sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita, bekerja secara responsif dan adaptif dan fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balances dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-17 DPD RI, Jumat (1/10).
Kepala negara mendorong DPD RI untuk melakukan terobosan, mengembangkan cara kerja yang inovatif dan ikut mendorong pemerintahan daerah untuk bertransformasi, bekerja dengan cara-cara baru.
Baca juga: Mayoritas Masyarakat Tidak Termakan Isu Kebangkitan PKI
"Harapan masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu DPD harus mampu memberi pelayanan inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," lanjut mantan wali kota Solo itu.
Tiap-tiap perwakilan daerah harus bisa membantu masyarakat membangun wilayah setempat sehingga kehidupan ysng dijalankan menjadi lebih sejahtera.
"Tidak boleh ada yang tertinggal tanpa terkecuali, termasuk daerah terluar sekalipun. Semua memiliki kesetaraan dalam memiliki pelayanan dari negara, mendapat akses pendidikan kesehatan dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak," tandasnya.(OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved