Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meningkatkan eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu lembaga tinggi negara itu harus mampu merespons setiap hal yang dibutuhkan dan menjadi keinginan publik. Terlebih, di dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang.
"Situasi extraordinary ini mengharuskan sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita, bekerja secara responsif dan adaptif dan fleksibel tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip check and balances dan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-17 DPD RI, Jumat (1/10).
Kepala negara mendorong DPD RI untuk melakukan terobosan, mengembangkan cara kerja yang inovatif dan ikut mendorong pemerintahan daerah untuk bertransformasi, bekerja dengan cara-cara baru.
Baca juga: Mayoritas Masyarakat Tidak Termakan Isu Kebangkitan PKI
"Harapan masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu DPD harus mampu memberi pelayanan inklusif untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," lanjut mantan wali kota Solo itu.
Tiap-tiap perwakilan daerah harus bisa membantu masyarakat membangun wilayah setempat sehingga kehidupan ysng dijalankan menjadi lebih sejahtera.
"Tidak boleh ada yang tertinggal tanpa terkecuali, termasuk daerah terluar sekalipun. Semua memiliki kesetaraan dalam memiliki pelayanan dari negara, mendapat akses pendidikan kesehatan dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak," tandasnya.(OL-4)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved