Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SATGAS Anti Mafia Tanah Polri tengah menangani 69 kasus hingga 31 Agustus 2021. Dari jumlah kasus tersebut, sudah ditetapkan sebanyak 61 tersangka.
Direktur Tindak Pidana Kuhum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan kasus paling banyak terjadi di Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca juga: Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
“Dari total 69 kasus yang menjadi Satgas, terbanyak di Jawa Timur sebanyak 7 kasus. Diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB masing-masing 4 kasus,” ujar Andi saat dikonfirmasi, Kamis (30/9).
Menyoroti rincian penanganan kasus, lanjut dia, sebanyak 5 kasus dalam tahap penyelidikan. Kemudian, 37 kasus di tahap penyidikan. Untuk 18 kasus di tahap 1 dan 8 kasus di tahap 2. Sementara itu, ada 1 kasus yang penyelidikannya dihentikan.
Baca juga: Presiden Minta Mafia Tanah Ditindak, Polisi: Kami Siap Usut
Kemudian, dari 69 kasus juga sudah ditetapkan 61 tersangka, dengan 11 orang ditahan. Terdapat 38 orang yang belum ditahan, 10 orang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta 2 orang masih menjadi buronan atau masuk DPO.
Diketahui. Satgas Mafia Tanah menargetkan penuntasan 89 kasus tanah hingga akhir 2021. Mabes Polri membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun menginstruksikan jajarannya agar tidak ragu menuntaskan kasus mafia tanah.(OL-11)
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Dude merupakan brand ambassador PT DSI. Maka itu, penyidik perlu mendengarkan keterangan suami artis Alyssa Soebandono itu.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved