Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENANGGAPI panen raya jagung yang terjadi di beberapa wilayah sentra jagung, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan sinkronisasi data sehingga terjadi kesepahaman bersama bahwa stok di lapangan sesuai dengan angka database di kedua lembaga pemerintah ini.
"Sumber kekacauan kebijakan dan kericuhan di lapangan ini awal munculnya dari perbedaan data yang ada. Sebagai contoh stok komoditas tertentu menurut Kementan cukup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada durasi tertentu, sedangkan Kemendag berkata lain sehingga memunculkan kebijakan impor karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutur Akmal dalam siaran persnya, Rabu (29/9).
Akmal mencontohkan, pada kasus jagung sudah terlihat berbagai sentra jagung yang melakukan panen raya.
“Hal tersebut menunjukkan publik bahwa stok jagung masih melimpah pasokannya, Saya meminta antara kementan dan kemendag ada kesepahaman data," tegasnya.
Politikus Fraksi PKS ini mengatakan, dari data yang ia terima, berdasarkan angka prognosa, secara nasional, untuk di bulan September-November diperkirakan panen seluas 826.367 ha dengan produksi 3.745.928 ton. Adapun bulan Januari-November 2021 perkiraan luas panen jagung di Indonesia 4,2 juta ha dengan produksi 17,5 juta ton pipilan kering.
Contoh data ini, kata akmal, antara Kementan dan Kemendag mesti ada sepakat, dengan memastikan kondisi lapangan yang ada benar adanya, sehingga kebijakan akan tepat yang nantinya berimplikasi pada kebijakan selanjutnya.
Ia berharap, dengan pemenuhan pakan ternak dari bahan baku jagung, terutama pada produksi daging ayam dan telur ayam, di masa depan tidak ada polemik di kalangan para peternak dan juga konsumen akibat stok daging ayam atau tingginya harga daging ayam dan telur.
"Semua yang kita upayakan untuk masyarakat. Produktivitas jagung yang mencapai 6,5 ton dan harga pipilan kering Rp5.400 dinilai sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan petani," jelasnya.
"Tersedianya pakan ternak akan memudahkan para peternak unggas untuk melakukan aktivitasnya karena ketersediaan dan harga yang terjangkau. Dan masyarakat konsumen secara umum akan mendapat tata niaga yang baik karena ketersediaan pangan dari daging ayam dan telur tersedia dan murah atau terjangkau harganya," urai Akmal.
Legislator Sulawesi Selatan II ini menyampaikan, setiap tahunnya, serapan komoditas jagung juga meningkat.
Hal ini terlihat dari data BPS yang mencatat pertumbuhan produksi jagung nasional periode 2018-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 3,97% per tahun. Khusus tahun 2020, rata-rata produktivitas jagung nasional mencapai 54,74 ku/ha.
"Saya minta, pemerintah melalui Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dapat mempertahankan program ketahanan pangan dimana jagung termasuk komoditi yang menjadi prioritas utama, di samping padi dan kedelai (Pajale)," katanya.
"Dengan fokus-fokus seperti ini, kedepannya semoga dapat mengurai dan menekan importasi pangan yang semestinya mampu kita produksi dari dalam negeri," tutup Andi Akmal Pasluddin. (RO/OL-09)
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved