Rabu 29 September 2021, 11:23 WIB

DPR: Harus Ada Kesepahaman Data Pemerintah untuk Minimalisir Importasi Jagung

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR: Harus Ada Kesepahaman Data Pemerintah untuk Minimalisir Importasi Jagung

Ist/DPR
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

 

MENANGGAPI panen raya jagung yang terjadi di beberapa wilayah sentra jagung, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan sinkronisasi data sehingga terjadi kesepahaman bersama bahwa stok di lapangan sesuai dengan angka database di kedua lembaga pemerintah ini.

"Sumber kekacauan kebijakan dan kericuhan di lapangan ini awal munculnya dari perbedaan data yang ada. Sebagai contoh stok komoditas tertentu menurut Kementan cukup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada durasi tertentu, sedangkan Kemendag berkata lain sehingga memunculkan kebijakan impor karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutur Akmal dalam siaran persnya, Rabu (29/9).

Akmal mencontohkan, pada kasus jagung sudah terlihat berbagai sentra jagung yang melakukan panen raya.

“Hal tersebut menunjukkan publik bahwa stok jagung masih melimpah pasokannya, Saya meminta antara kementan dan kemendag ada kesepahaman data," tegasnya.

Politikus Fraksi PKS ini mengatakan, dari data yang ia terima, berdasarkan angka prognosa, secara nasional, untuk di bulan September-November diperkirakan panen seluas 826.367 ha dengan produksi 3.745.928 ton. Adapun bulan Januari-November 2021 perkiraan luas panen jagung di Indonesia 4,2 juta ha dengan produksi 17,5 juta ton pipilan kering.

Contoh data ini, kata akmal, antara Kementan dan Kemendag mesti ada sepakat, dengan memastikan kondisi lapangan yang ada benar adanya, sehingga kebijakan akan tepat yang nantinya berimplikasi pada kebijakan selanjutnya.

Ia berharap, dengan pemenuhan pakan ternak dari bahan baku jagung, terutama pada produksi daging ayam dan telur ayam, di masa depan tidak ada polemik di kalangan para peternak dan juga konsumen akibat stok daging ayam atau tingginya harga daging ayam dan telur.

"Semua yang kita upayakan untuk masyarakat. Produktivitas jagung yang mencapai 6,5 ton dan harga pipilan kering Rp5.400 dinilai sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan petani," jelasnya.

"Tersedianya pakan ternak akan memudahkan para peternak unggas untuk melakukan aktivitasnya karena ketersediaan dan harga yang terjangkau. Dan masyarakat konsumen secara umum akan mendapat tata niaga yang baik karena ketersediaan pangan dari daging ayam dan telur tersedia dan murah atau terjangkau harganya," urai Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menyampaikan, setiap tahunnya, serapan komoditas jagung juga meningkat.

Hal ini terlihat dari data BPS yang mencatat pertumbuhan produksi jagung nasional periode 2018-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 3,97% per tahun. Khusus tahun 2020,  rata-rata produktivitas jagung nasional mencapai 54,74 ku/ha.

"Saya minta, pemerintah melalui Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dapat mempertahankan program ketahanan pangan dimana jagung termasuk komoditi yang menjadi prioritas utama, di samping padi dan kedelai (Pajale)," katanya.

"Dengan fokus-fokus seperti ini, kedepannya semoga dapat mengurai dan menekan importasi pangan yang semestinya mampu kita produksi dari dalam negeri," tutup Andi Akmal Pasluddin. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya