Kepercayaan Publik Turun, NasDem: Parpol Harus Berbenah

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan penurunan indeks demokrasi dan kepercayaan publik terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena adanya perilaku anggota DPR dan partai politik yang koruptif, eksklusif, juga kerap berbohong kepada rakyat.

"Perilaku ini yang membuat kita semakin berjarak dengan masyarakat. Perilaku ini yang membuat lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat," ungkap Ahmad Ali dalam Workshop Nasional Fraksi NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/9).

Acara workshop berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 September 2021. Pesertanya adalah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Ali menanggapi hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan DPR dan partai politik menjadi dua lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaan publiknya. Tercatat hanya 50% responden yang percaya pada DPR, 36% sedikit percaya, 9% tidak percaya. Sedangkan tingkat kepercayaan pada partai politik hanya 48% yang percaya dengan 37% sedikit percaya dan 9% tak percaya.

Ditegaskan Ali, parpol tidak mungkin memperkuat demokrasi kalau berjarak dengan masyarakat. Untuk itu kalau parpol mau membuat penguatan demokrasi di Indonesia, tidak ada pilihan selain meletakkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Baca juga: Gobel: Politik NasDem adalah Kesejahteraan Rakyat

"Maka, partai politik bersama anggotanya harus mulai berbenah diri, melakukan pendekatan, dan mengubah perilaku," ungkap Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu.

Partai Nasdem sebagai partai termuda yang ada di legislatif, terang Ali, tentunya harus membawa harapan, mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maupun keluhan-keluhan rakyat Indonesia.

Ali menerangkan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendirikan Partai NasDem adalah untuk membawa harapan-harapan masyarakat. "Ketua umum tidak pernah menutup mata terkait permasalahan itu. Kalau kita ingin masuk, tetapi belum bisa mengubah perilaku politik, maka paling tidak mulai memberikan contoh yang baik," urainya.

Paling tidak, harap Ali, anggota Partai NasDem tahu takaran-takaran, angka toleransi, batasan-batasan yang kemudian tidak melebihi takaran kepatutan di masyarakat. Sebab, kalau takaran itu dilangkahi bisa mempermalukan diri sendiri.

"Tidak sedikit saudara-saudara kita, kader-kader kita yang terjebak dengan permasalahan karena melakukan tindakan melebihi kewajaran di masyarakat. Peristiwa itu harus menjadi pelajaran buat kita semua, buat saya, yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk jangan lupa diri dan melakukan perilaku yang menyesatkan partai serta mempermalukan diri sendiri," ujar Ali mengingatkan.

Sebagai data, survei Indikator Politik Indonesia itu digelar pada 17-21 September 2021 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Survei terhadap 1.200 responden itu dilakukan melalui telepon karena situasi pandemi. Margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Di peringkat pertama ada TNI yang memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 90% dan hanya 7% sedikit percaya. Di posisi kedua, ada Presiden yang tingkat kepercayaannya mencapai 82% dan 15% responden menyatakan sedikit percaya.

Lalu, Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen, sedikit percaya 24%. Dilanjutkan KPK dengan tingkat kepercayaan 65%, sedikit percaya 26%. Kejaksaan dengan tingkat kepercayaan 61%, sedikit percaya 25%.

Selanjutnya MPR dengan tingkat kepercayaan 57%, sedikit percaya 30%. DPD dengan tingkat kepercayaan 52%, sedikit percaya 34%.(OL-5)