Rabu 22 September 2021, 13:42 WIB

Terima Suap Rp57,1 Miliar, Angin Prayitno Didakwa Lakukan Rekayasa Pajak

FACHRI AUDHIA HAFIEZ | Politik dan Hukum
Terima Suap Rp57,1 Miliar, Angin Prayitno Didakwa Lakukan Rekayasa Pajak

MI / ADAM DWI.
Angin Prayitno Aji

 

MANTAN Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji didakwa menerima suap total Rp57,1 miliar. Suap itu berasal dari sejumlah pihak karena Adi merekayasa penghitungan pajak pada wajib pajak.

"Uang yang keseluruhannya sebesar Rp15 miliar dan SG$4 juta (sekitar Rp42,1 miliar)," kata salah satu jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini.

Perbuatan itu dilakukan bersama-sama eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani, yang juga berstatus terdakwa. Lalu, empat anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

Baca juga: Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Uang Rp55 Miliar

Menurut jaksa mereka merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016. Lalu, wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk tahun pajak 2016 dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Pada pengurusan pajak PT GMP, Angin dan Dadan diduga menerima sebesar Rp15 miliar. Kemudian, dari PT Bank Panin sebesar SG$500 dan PT JB sebesar SG$3.500.

Perbuatan para terdakwa diduga dilakukan selama 2018-2019. Mereka dinilai melanggar kewajibannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga kode etik di lingkungan Kemenkeu.

Angin dan Dadan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk pembuktian perkara pada Senin, 27 September 2021.(Medcom.ic/OL-4)

Baca Juga

.

Politisi Pindah ke Golkar karena Lebih Demokratis

👤RO/Micom 🕔Minggu 29 Mei 2022, 14:54 WIB
Di Golkar setiap kader bisa bersaing dengan kemampuannya...
Antara

Jokowi Dinilai Berhasil Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Digitalisasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Mei 2022, 13:43 WIB
Ia menambahkan, kebijakan digitalisasi berimbas pada peningkatan kompetensi masyarakat memahami...
MI/ HO

Guru Besar Unair Nilai Erick Diterima Masyarakat Multikultural dan Kalangan Bawah

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Mei 2022, 13:33 WIB
Ia menilai Erick Thohir mudah diterima oleh kelompok...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya