Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan agar penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 dapat mempertimbangkan masa transisi pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa meminta agar penetapan hari pemungutan suara tidak terpaut jauh dengan masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di bulan Oktober.
"Terkait waktu pelaksanaan Pemilu kita juga harus memperhatikan keefektifitas pemerintahan. Ini penting," ujar Saan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu, DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).
Menurut Saan, jeda waktu masa peralihan transisi pemerintahan yang terlalu lama dapat berimbas pada terganggunya roda pemerintahan yang masih berjalan. Hal tersebut dapat berimbas pada keefektifan kebijakan pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
"Ini otomatis sudah terganggu jalannya pemerintahan. tim sukses yang menang pasti sudah mulai menekan, maka dari itu jangan kita membiarkan transisi terlalu lama. sisa pemerintaha Jokowi pasti akan terganggu," ujar Saan.
Baca juga : Pemerintah Tolak Usulan Pemilu Digelar 21 Februari 2024
Selain catatan tentang keefektifan masa transisi pemrintahan, Saan juga memberikan catatan tentang efisiensi pengunaan anggaran pelaksanan Pemilu serentak di tengah pandemi covid-19. KPU mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu dan Rp 26 triliun untuk Pilkada. Saan meminta KPU untuk melakukan penghematan anggaran sehemat mungkin dalam melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
"Situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit. Dan bahkan ini menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait soal anggaran," tegasnya.
Kendati demikian Saan menegaskan bahwa efisiensi anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan tidak sampai mengabaikan beban kerja kerumitan para penyelenggara. Pemerintah tetap perlu menyeimbangkan penggunaan anggaran Pemilu 2024 dengan beban kerja dan kerumitan pelaksanaan Pemilu.
"Beban kerja dan kerumitan Pemilu 2024 itu juga harus dipahami. Ada pilkada yang tidak bisa dikutak-katik sehingga tingkat kerumitan Pemilu dan beban penyelenggara akan berat," ungkapnya. (OL-2)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved