DPR Desak Pemerintah Jalankan UU Pesantren

DPR RI mendesak pemerintah menjalankan seluruh amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Itu termasuk menyangkut dana abadi pesantren.

"UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 49 ayat 1 dan 2 mengamanatkan tentang dana abadi pesantren. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk penyediaan anggaran pesantren serta pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangannya, Jakarta, Senin (6/9).

Menurut Ketua DPP PPP yang akrab disapa Awiek ini UU Pesantren sudah dua tahun disahkan, namun realisasi dari dana abadi pesantren belum juga ada wujudnya. Padahal keberadaan dana abadi pesantren merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren.

"Sehingga kehadiran Negara tidak setengah-setengah," tegasnya.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah tengah membahas RUU APBN 2022 di Badan Anggaran. Fraksi PPP DPR pun mendorong dimasukkannya dana abadi pesantren yang diambil dari dana abadi pendidikan

"Adapun besarannya sepenuhnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman