NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

DPR Desak Pemerintah Jalankan UU Pesantren

Cahya Mulyana

06/9/2021 15:43

DPR Desak Pemerintah Jalankan UU Pesantren — Ilustrasi(MI/Heri Susetyo)

DPR RI mendesak pemerintah menjalankan seluruh amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Itu termasuk menyangkut dana abadi pesantren.

"UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 49 ayat 1 dan 2 mengamanatkan tentang dana abadi pesantren. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk penyediaan anggaran pesantren serta pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangannya, Jakarta, Senin (6/9).

Menurut Ketua DPP PPP yang akrab disapa Awiek ini UU Pesantren sudah dua tahun disahkan, namun realisasi dari dana abadi pesantren belum juga ada wujudnya. Padahal keberadaan dana abadi pesantren merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren.

Baca juga :RDP dengan DPR, KPU Usulkan Pilkada Serentak 27 November 2024

"Sehingga kehadiran Negara tidak setengah-setengah," tegasnya.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah tengah membahas RUU APBN 2022 di Badan Anggaran. Fraksi PPP DPR pun mendorong dimasukkannya dana abadi pesantren yang diambil dari dana abadi pendidikan

"Adapun besarannya sepenuhnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman

Berita Lainnya

Pelatihan Asesor Ma’had Aly Digencarkan untuk Tingkatkan Mutu Pesantren
19/8/2025 22:26
PELATIHAN bagi para Asesor Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Ma’had Aly terus digencarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Tanah Air.
Kemenag Susun Standar Mutu Ma'had Aly untuk Regenerasi Ulama
05/8/2025 22:52
KEMENTERIAN Agama menggelar uji publik penyusunan dokumen Standar Mutu Pendidikan Pesantren untuk menjawab tantangan regenerasi ulama.
Gus Fahrur Kenang Kontribusi Suryadharma Ali pada Pendidikan Pesantren
31/7/2025 11:57
PBNU kenang Suryadharma Ali sebagai tokoh yang berperan dalam kemajuan pesantren.
PW RMI-NU Jakarta dan PAM Jaya Siapkan MoU Penyediaan Air Langsung Minum di Pesantren
13/7/2025 00:38
PW RMI-NU Jakarta dan PAM Jaya Siapkan MoU Penyediaan Air Langsung Minum di Pesantren
Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal Diuji Publik
11/7/2025 22:38
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Polresta Sidoarjo Tanam Jagung dan Tabur Benih Ikan di Lahan Pondok Pesantren
09/7/2025 20:48
Penanaman jagung awal di ponpes tersebut di atas lahan sekitar satu hektare. Sementara benih ikan yang ditaburkan adalah nila sebanyak tiga ribu ekor.
Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?
29/7/2025 05:05
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Tanpa UU AI, Indonesia Hanya Jadi Konsumen Teknologi
24/6/2025 06:09
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini
19/6/2025 14:45
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah
18/6/2025 16:40
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Akademisi Sebut Tata Kelola Zakat dari Baznas Tidak Salahi Aturan
27/5/2025 00:44
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK
20/3/2025 13:22
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

LOAD MORE

Opini

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia
19/8/2025 17:42
The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila
19/8/2025 11:08
Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?
19/8/2025 10:18

LOAD MORE

Kolom Pakar

Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved