Kemenkominfo: Pemerintah dan DPR Sepakat Lanjutkan RUU PDP

DIREKTUR Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menyebut pemerintah dan Komisi I DPR telah memiliki kesamaan komitmen untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pengesahan UU PPD dibutuhkan untuk mencegah adanya potensi kebocoran data para pengguna internet di Tanah Air.

"Dalam Rapat Kerja (Raker) terakhir antara Komisi I dan Kemenkominfo kita bersepakat menyegarakan pembahasan RUU PDP menjadi UU PDP," ujar Usman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/11).

Sebelumnya, pembahasan RUU PDP antara Kominfo dan Komisi I yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU PDP terhenti lantaran menemui jalan buntu. Kebuntuan tersebut disebabkan kanrean belum disepakatinya mekanisme pembentukan lenbaga pelaksana yang memiliki otoritas pengawasan data pribadi.

"Persoalan pembentukan lembaga otoritas pengawasan PDP termasuk yang kemarin kita sepekati untuk dibicarakan lebih lanjut dan diselesaikan," ujar Usman.

Baca juga: Marak Data Bocor, Pengesahan RUU PDP Amat Mendesak

Dalam kesempatan terpisah, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah membenarkan pernyataan pemerintah terkait komitmennya menuntaskan pembahasan RUU PDP. Komisi 1 telah mendapatkan sinyal positif dari Menteri Kominfo Johnny G Plate terkait dengan keberlanjutan pembahasan RUU PDP.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat tentu menyambut baik niatan yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk mencari titik temu dan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan segera," ungkap Rizki.

Terkait dengan lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP, Rizki menjelaskan Kominfo dan Komisi I belum membahasnya secara lebih komprehensif . Namun, dengan semakin maraknya permasalahan kebocoran data dari lembaga pemerintahan akhir-akhir ini, kedua belah pihak menyadari betapa pentingnya unsur independesi kelembagaan pengawas PDP.

"Yang nantinya akan diawasi terkait dengan potensi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi bukan hanya dari pihak swasta, tapi juga pemerintah. Sehingga, kita membutuhkan lembaga yang bisa memenuhi unsur independensi dan objektifitas dalam menjalankan tugasnya nanti," ungkapnya.

Rizki melanjutkan, aoal titik temu terkait bentuk lembaga pengawas data pribadi, Komisi I masih terus menunggu kejelasan dari Kominfo.

"Tapi kita menyambut baik itikad positif dari Menteri Kominfo untuk melanjutkan pembahasan RUU PDP ini," ungkapnya. (OL-4)