Senin 30 Agustus 2021, 20:06 WIB

Muhammadiyah: Amendemen Bukan untuk Kepentingan Jangka Pendek

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Muhammadiyah: Amendemen Bukan untuk Kepentingan Jangka Pendek

MI/Ardi Teristi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir

 

MUHAMMADIYAH berharap wacana amendemen UUD 1945 tidak dimanfaatkan kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa dan menyalahi spirit reformasi 1998.

Amendemen diharapkan tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam.

“Di sinilah pentingnya ‘hikmah kebijaksanaan’ para elite negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman. Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr. Soepomo, Indonesia yang ‘bernyawa,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Pidato Kebangsaan bertajuk ‘#IndonesiaJalanTengah,IndonesiaMilikSemua’ yang diselenggarakan secara daring, hari ini.

Ia mengakui, selama empat kali amandemen di awal reformasi ada yang mengandung sejumlah kebaikan. Namun, Haedar menerangkan, amendemen itu menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli.

Baca juga: Parpol Jalankan Sistem Kartel Demi Amankan Sumber Daya Anggaran

Ia mengungkapkan, saat ini terjadi fenomena menguatnya oligarki politik. Selain itu, terjadi situasi yang meresahkan di mana kesenjangan sosial semakin melebar serta bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh segelintir pihak. “Maka Indonesia harus dikembalikan kepada jati dirinya sebagai milik semua,” tegasnya.

Negara, tambah Haedar, wajib hadir dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, di Indonesia tidak semestinya berkembang ‘siapa yang kuat, yang menang’ dan menguasai Indonesia dalam hukum Darwinian.

“Manakala hal itu terjadi maka Indonesia dapat terpapar ‘radikalisme-esktrem’ bentuk lain, yang tentu saja tidak sejalan dengan Pancasila. Indonesia wajib hukumnya untuk menjadi milik semua,” ujarnya.(OL-4)

Baca Juga

Antara

Kejagung Periksa Auditor Bea Cukai Terkait Korupsi Fasilitas Kawasan Berikat

👤Ant 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:31 WIB
Kelima saksi yang diperiksa yakni TS, FI, TJY, S, dan...
Dok Kejagung

Intervensi Lin Che Wei Terkait Kebijakan Ekspor CPO di Kemendag Sejak Januari 2022

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:24 WIB
Lin Che Wei tak ada di struktur formal Kemendag. Namun, punya peran kuat untuk mengatur...
MI/Rommy Pujianto

Kerja Sama KSP dengan Pihak Lain Dilakukan sesuai Ketentuan Hukum

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:09 WIB
"Ini artinya pelaksanaan pasal tersebut mengedepankan asas legalitas dari perspektif hukum administrasi negara dan kepentingan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya