Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi. Itu terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Saksi-saksi yang diperiksa antara lain IS selaku Komite Pembiayaan IV pada LPEI, diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit pada Kemilau Kemas Timur. Lalu, PT Borneo Walet Indonesia, PT Jasa Mulys Indonesia dan PT Mulia Walet Indonesia," ungkap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak, Jumat (20/8).
Lebih lanjut, dia mengatakan saksi kedua adalah SYR selaku Relationship Manager pada LPEI. Adapun yang bersangkutan diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit pada Mulya Walet Indonesia pada 2014-2017 dan Borneo Walet Indonesia pada 2018.
Baca juga: Kejagung Usut Korupsi di LPEI terkait Pembiayaan Ekspor
Kemudian, PZ diperiksa terkait penilaian aset debitur LPEI, yakni PT Kemilau Kemas Timur. Saksi berikutnya W dan rekan selaku akuntan publik pada kantor akuntan publik W dan rekan. Untuk W diperiksa terkait penilaian laporan keuangan debitur LPEI.
"DSD selaku Kepala Divisi ARD pada LPEI, diperiksa pemberian fasilitas kredit pada Kemilau Kemas Timur pada 2016. Lalu, PT Borneo Walet Indonesia pada 2018, PT Jasa Mulya Indonesia pada 2015-2018 dan PT Mulia Walet Indonesia pada 2016-2017," jelas Leonard.
Menurutnya, pemeriksaan kelima orang saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan kasus. "Pemeriksaan para saksi juga guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI," imbuhnya.
Sebelumnya, Kejagung juga memeriksa dua orang saksi, yakni Raharjo Adisusanto (RA) dan Arif Setiawan (AS). RA adalah Direktur Pelaksana III Departemen Divisi Usaha Kecil Menengah (UKM) LPEI pada 2016-2018.
Baca juga: Merasa Diabaikan, Moeldoko Siap Polisikan ICW
Dalam penyidikan kali ini, RA juga diperiksa sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Ertiga Internasional Indonesia. Sedangkan, AS diperiksa selaku Direktur Pelaksana IV 2014-2018 di LPEI. Keduanya diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit PT Walet Group dan PT Kemilau Kemas Timur.
Terkait kasus ini, Jampidsus melakukan penyidikan dugaan korupsi di LPEI setelah penerbitan Sprindik 13/F.2/Fd/0/2021 pada akhir Juni 2021. Terkait pengungkapan kasus tersebut, tim penyidikan di Jampidsus mulai melakukan serangkaian pemeriksaan saksi sejak Juni 2021.
Korupsi LPEI diduga merugikan negara hingga Rp4,7 triliun. Penyebabnya ialah penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit ke sejumlah perusahaan.(OL-11)
Polda Metro Jaya menyebutkan anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta itu tinggal bersama ayahnya
Anang mengatakan, saat ini, informasi kasus itu belum bisa dibuka secara detail untuk menjaga proses penyidikan.
Taylor Swift menegaskan tidak pernah menyetujui untuk bersaksi dalam gugatan hukum yang melibatkan Blake Lively dan Justin Baldoni.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved