KKP Ajak Australia hingga Papua Nugini Berantas Ilegal Fishing

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak negara anggota Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU) yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia, Papua Nugini dan Timor-Leste untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan IUU Fishing di kawasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Trenggono dalam keynote speech pada Pembukaan International Workshop on Eradicating IUU Fishing yang diselenggarakan pada Senin (9/8).

Kerja sama antarnegara merupakan aspek penting dalam pemberantasan IUU Fishing yang perlu dijaga dan diperkuat,” kata Menteri KKP dalam siaran pers, Rabu (11/8).

Trenggono berpendapat, adanya pandemi global Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko terjadinya IUU Fishing. Hal tersebut didasarkan pada temuan Food and Agriculture Organization yang melihat dampak pandemi ini memperlemah pelaksanaan Monitoring, Control dan Surveillance (MCS) di berbagai negara.

“Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kompleksitas pemberantasan IUU Fishing,” jelasnya.

Senada, Pelaksana tugas (PLT) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menyampaikan dalam perspektif kerja sama pemberantasan IUU Fishing, Indonesia memiliki komitmen yang jelas dan kuat.

Komitmen tersebut salah satunya telah ditunjukkan melalui 14 tahun perannya sebagai Sekretariat RPOA-IUU.

“Indonesia sebagai Sekretariat RPOA-IUU telah bekerja bersama dengan 11 negara anggota dan beberapa organisasi mitra dalam memperkuat kerja sama dalam memberantas IUU Fishing," ucapnya.

International Workshop on Eradicating IUU Fishing ini dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, , Kementerian Luar Negeri, Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC) dan Sekretariat RPOA-IUU berlangsung selama tiga hari, 9-11 Agustus 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 10 negara anggota RPOA-IUU yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. (Ins/OL-09)