Minggu 08 Agustus 2021, 21:34 WIB

Gerindra: DPRD Tidak Boleh Hambat Pemda Tangani Covid-19

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Gerindra: DPRD Tidak Boleh Hambat Pemda Tangani Covid-19

Instagram
Ahmad Muzani

 

JAWA Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Fakta ini menyisakan potensi ancaman berupa serangan infeksi covid-19.

Untuk mencegahnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta seluruh kalangan bergotong royong menyukseskan vaksinasi covid-19. Tidak kalah penting, dukungan terhadap kepala daerah melalui persetujuan anggaran untuk penanggulangan pandemi ini.

"Oleh karena itu, ketika rakyat sedang berjuang di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi, Partai Gerindra harus hadir di tengah mereka. Partai Gerindra akan terus berjuang untuk rakyat Jawa Barat. Karena Gerindra adalah partai rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (8/8).

Muzani memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD fraksi Gerindra di provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Barat untuk mendukung segela bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sebagai partai pemenang pemilu, Gerindra memiliki tanggung jawab besar dalam upaya penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

"Kedatangan saya untuk memastikan bahwa Gerindra Jawab Barat melalui seluruh anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten, dan kota secar terus menerus memberikan empatinya kepada masyarakat," jelasnya.

Gerinda, kata dia, harus membantu kepala daerah menanggulangi covid-19, termasuk lewat politik anggaran. "Melakukan persetujuan terkait apa yang diminta oleh kepala daerahnya seperti pembahasan anggaran dan kebijakan lainnya terkait penanganan Covid-19 di Jawa Barat," tambah Muzani.

Selain itu, Wakil Ketua MPR ini juga meminta agar fraksi Gerindra di seluruh Jawa Barat untuk memperjuangkan pemberian apresiasi kepada tenaga kesehatan (nakes), aparat, relawan, petugas pemulasaran, supir ambulan, dan juga pihak-pihak yang telah bekerja keras dalam rangka penanganan Covid-19.

"Kami minta kepada kawan-kawan seluruh anggota DPRD Jawa Barat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memprioritaskan pemberian apresiasi oleh pemerintah daerahnyq masing-masing kepada nakes, aparat, petugas pemulasaran, supir ambulans yang secara sukarela bekerja mempertaruhkan nyawa mereka sebagai garda terdepan penanganan Covid-19," jelas Muzani.

Kemudian, Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini juga meminta dengan hormat kepada seluruh anggota DPRD Gerindra se Jawa Barat untuk turun ke dapil masing-masing. Menyerap aspirasi sekaligus memberikan bantuan berupa sembako, masker, dan hal lainnya yang berguna untuk masyarakat.

Muzani juga mendesak pemerintah pusat agar segera mendistribusikan dosis vaksin ke Jawa Barat. Mengingat saat ini antusiasme masyarakat Jawa Barat untuk divaksin semakin tinggi. Di sisi lain, Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi. Termasuk mempercepat pencairan insentif nakes juga menjadi perhatian utama partai Gerindra.

"Problem di Jawa Barat saat ini adalah soal vaksin. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran untuk divaksin, maka kita harus kita penuhi. Dan sekarang kita minta pemerintha pusat untuk mendistribusikan vaksi lebih cepat. Supaya ancaman penularan Covid-19 bisa kita tekan, dan angka kematiannya menurun," ujar Muzani.

"Menteri Keuangan telah memastikan anggaran terkait insentif nakes sudah ada. Dan tidak ada masalah dengan itu. Maka kami, Fraksi Gerindra di DPR melalui Badan Anggaran akan terus memperjuangkan agar insentif itu segera dicarikan," tutup Muzani.

Sementara, Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Taufik Hidayat mengatakan, ia telah memberikan instruksi kepada seluruh kader Gerindra Jawa Barat, termasuk seluruh anggota DPRD Gerindra di Jabar untuk turun langsung membantu masyarakat.

"Kami sudah memberikan arahan agar seluruh komponen Partai Gerindra di Jawa Barat bersinergi dalam rangka membantu masyarakat terdampak Covid-19. Dengan turun ke dapil masing masing menyalurkan bantuan berupa sembako, masker, serta hal-hal yang dibutuhkan," tandasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

ANTARA/M Agung Rajasa

Soal Ganja untuk Medis, Indonesia Halal Watch Tegaskan Berpatokan ke UU No 35 Tahun 2009

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 08:51 WIB
"UU No 35 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa ganja boleh dipergunakan untuk kepentingan  kesehatan, penelitian, pendidkan,...
Medcom

Klaim Didukung Rakyat Tanda Bakal Calon Presiden Miskin Prestasi 

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 07:41 WIB
Deklarasi terhadap capres menunjukan gagasan dangkal yang disuguhkan kepada rakyat. Capres tidak perlu repot menebar citra mendapatkan...
ANTARA

Penerima Dana Kasus Suap Izin Tambang Bisa Dijerat TPPU

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 30 Juni 2022, 07:25 WIB
Abdul Fickar Hadjar melanjutkan, pihak penerima uang atau dana dapat dijerat TPPU jika penerima mengetahui atau setidaknya dapat menduga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya