Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah masing-masing. Lembaga Antikorupsi itu meminta masyarakat mengadu jika melihat penyimpangan dalam penyaluran bansos di wilayahnya.
"Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau masyarakat menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (4/8).
Ipi mengatakan aplikasi JAGA milik KPK bisa diunduh di gawai masing-masing. Masyarakat juga bisa mengadukan penyimpangan bansos dengan mengakses situs Jaga.id.
Baca juga: Polri Periksa Kapolda Sumsel Soal Dana Hibah Bodong Rp2 T
Lembaga Antikorupsi itu berharap masyarakat aktif melapor jika melihat kejanggalan. KPK butuh 'mata' masyarakat untuk memastikan kinerja penyelenggara negara sesuai dengan koridornya.
Lembaga Antikorupsi itu juga menjamin akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk ke JAGA. Jika bukan ranah KPK, laporan bakal disalurkan ke kepala daerah terkait.
"Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat," pungkas Ipi. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved