Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah masing-masing. Lembaga Antikorupsi itu meminta masyarakat mengadu jika melihat penyimpangan dalam penyaluran bansos di wilayahnya.
"Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau masyarakat menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (4/8).
Ipi mengatakan aplikasi JAGA milik KPK bisa diunduh di gawai masing-masing. Masyarakat juga bisa mengadukan penyimpangan bansos dengan mengakses situs Jaga.id.
Baca juga: Polri Periksa Kapolda Sumsel Soal Dana Hibah Bodong Rp2 T
Lembaga Antikorupsi itu berharap masyarakat aktif melapor jika melihat kejanggalan. KPK butuh 'mata' masyarakat untuk memastikan kinerja penyelenggara negara sesuai dengan koridornya.
Lembaga Antikorupsi itu juga menjamin akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk ke JAGA. Jika bukan ranah KPK, laporan bakal disalurkan ke kepala daerah terkait.
"Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat," pungkas Ipi. (OL-1)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved