Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah masing-masing. Lembaga Antikorupsi itu meminta masyarakat mengadu jika melihat penyimpangan dalam penyaluran bansos di wilayahnya.
"Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau masyarakat menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (4/8).
Ipi mengatakan aplikasi JAGA milik KPK bisa diunduh di gawai masing-masing. Masyarakat juga bisa mengadukan penyimpangan bansos dengan mengakses situs Jaga.id.
Baca juga: Polri Periksa Kapolda Sumsel Soal Dana Hibah Bodong Rp2 T
Lembaga Antikorupsi itu berharap masyarakat aktif melapor jika melihat kejanggalan. KPK butuh 'mata' masyarakat untuk memastikan kinerja penyelenggara negara sesuai dengan koridornya.
Lembaga Antikorupsi itu juga menjamin akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk ke JAGA. Jika bukan ranah KPK, laporan bakal disalurkan ke kepala daerah terkait.
"Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat," pungkas Ipi. (OL-1)
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved