KPK Selisik Aliran Dana Kasus Ketok Palu RAPBD Jambi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 eks anggota DPRD Jambi dalm kasus dugaan suap terkait ketok palu atau pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017dan 2018. Penyidik menyelisik aliran dana terkait kasus itu dan mendalami peran tersangka Fakhrurozi.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dengan peran tersangka FR (Fakhrurozi) dan kawan-kawan dalam proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018 dan dugaan adanya aliran sejumlah uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD dimaksud," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (4/8).

Baca juga: KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

Sepuluh orang yang diperiksa itu yakni Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Kemudian, anggota DPRD Jambi 2014-2019 Cekman, Elhelwi, Gusrizal, Parlagutan Nasution, Sufardi Nurzain, Supriyono, dan Tadjudi Hasan. Adapun pemeriksaan digelar di Lapas Kelas II A Jambi.

KPK sebelumnya menetapkan tersangka sekaligus menahan empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka baru dalam kasus suap ketok palu RAPBD itu. Mereka ialah Fahkrurozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Kasus itu pengembangan yang sebelumnya menjerat eks Gubernur Jambi Zumi Zola. Empat anggota DPRD itu diduga turut menerima uang pengesahan RAPBD. Rinciannya, Fahrurrozi diduga menerima Rp375 juta, Arrakmat Eka Putra Rp275 juta, Wiwid Iswhara Rp275 juta dan Zainul Arfan Rp375 juta.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka. Selain eks Gubernur Zumi Zola, ada sejumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pihak swasta. (OL-6)