Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PENDIDIKAN dan pelatihan bela negara untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diberi kesempatan kedua untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN), terus berjalan. Lembaga Antikorupsi meminta pegawai yang ikut pelatihan itu serius.
"Saya harap teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan sungguh-sungguh dalam setiap rangkaian kegiatan pembelajaran," kata Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianti melalui keterangan tertulis, Minggu (1/8).
Dian mengatakan pelatihan itu bukan sekadar formalitas agar 18 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa jadi ASN. Pelatihan itu diselenggarakan untuk menambah ilmu 18 pegawai tersebut untuk mumpuni menjadi ASN.
Baca juga: 18 Pegawai KPK Antusias Ikuti Diklat Bela Negara
"Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menumbuhkembangkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan pegawai KPK, dengan sasaran terciptanya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lingkungan KPK," ujar Dian.
Sudah sepuluh hari latihan bela negara diselenggarakan. Sebanyak 18 pegawai KPK mulai belajar di luar kelas sejak Sabtu (31/7).
"Sesuai jadwal, peserta melaksanakan praktik baris-berbaris dan kebugaran jasmani tiap akhir pekan," tutur Dian.
Pelatihan untuk 18 pegawai KPK tinggal 19 hari lagi. Lembaga Antikorupsi itu berharap metode pelatihan tidak disamakan. Hal itu perlu dilakukan karena 18 pegawai itu berasal dari divisi berbeda.
KPK juga meminta pegawai membuang ego saat pelatihan. Sebanyak 18 pegawai diminta berfikir bahwa diklat bela negara dibuat untuk meningkatkan skil dalam memberantas rasuah di Indonesia.
"Kegiatan ini diharapkan tidak menjadi beban bahkan justru menjadi sarana yang positif bagi peserta untuk pengembangan diri dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait bela negara dan wawasan kebangsaan," tegasnya. (OL-1)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved