KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari 109 organisasi menilai somasi yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait polemik obat Ivermectin tidak tepat dan berlebihan. Koalisi juga menyayangkan niat untuk melaporkan ICW ke kepolisian karena hal itu bisa memperlihatkan resistensi pejabat publik menerima kritik.
"Tentu langkah ini amat disayangkan sebab semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) M Isnur, Jumat (30/7).
Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Moeldoko menghormati proses demokrasi yaitu kritik dari hasil penelitian yang dilakukan ICW. Koalisi menyarankan agar Moeldoko lebih berfokus pada klarifikasi pada temuan-temuan dari penelitian tersebut ketimbang melakukan proses hukum.
Koalisi masyarakat sipil pun meminta Moeldoko mencabut somasi dan mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum terhadap ICW. Adapun ICW sendiri dalam menanggapi somasi menyatakan yang dilakukannya sebagai organisasi masyarakat sipil memang memiliki mandat mengawasi pemerintah serta para pejabat publik.
"Yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk para pejabat publik. Sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Koalisi masyarakat sipil menyatakan ICW menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan. Hal itu diangap sangat lazim dilakukan organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk partisipasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut koalisi, ICW menuangkan pendapatnya dalam sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta. Koalisi menilai langkah hukum dalam konteks itu tak sesuai dengan demokrasi dan cenderung mengarah pada kriminalisasi organisasi masyarakat sipil. (OL-8)
