Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari 109 organisasi menilai somasi yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait polemik obat Ivermectin tidak tepat dan berlebihan. Koalisi juga menyayangkan niat untuk melaporkan ICW ke kepolisian karena hal itu bisa memperlihatkan resistensi pejabat publik menerima kritik.
"Tentu langkah ini amat disayangkan sebab semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) M Isnur, Jumat (30/7).
Koalisi masyarakat sipil mendesak agar Moeldoko menghormati proses demokrasi yaitu kritik dari hasil penelitian yang dilakukan ICW. Koalisi menyarankan agar Moeldoko lebih berfokus pada klarifikasi pada temuan-temuan dari penelitian tersebut ketimbang melakukan proses hukum.
Koalisi masyarakat sipil pun meminta Moeldoko mencabut somasi dan mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum terhadap ICW. Adapun ICW sendiri dalam menanggapi somasi menyatakan yang dilakukannya sebagai organisasi masyarakat sipil memang memiliki mandat mengawasi pemerintah serta para pejabat publik.
"Yang kami lakukan dalam kapasitas sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah, termasuk para pejabat publik. Sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Koalisi masyarakat sipil menyatakan ICW menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan. Hal itu diangap sangat lazim dilakukan organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk partisipasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut koalisi, ICW menuangkan pendapatnya dalam sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta. Koalisi menilai langkah hukum dalam konteks itu tak sesuai dengan demokrasi dan cenderung mengarah pada kriminalisasi organisasi masyarakat sipil. (OL-8)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta tim nasional Indonesia, terutama para pemain muda yang sudah terpilih dan siap bertanding, untuk tidak kecewa berlarut-larut.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
"Surat itu tidak benar. Semuanya dipalsukan. KSP tidak ada minta-minta begitu," ujarnya
Sejauh ini, tidak ada indikasi adanya gerakan terorganisir yang terkait dengan kasus tersebut.
Pelatihan untuk memperkuat kemandirian pangan itu melibatkan anggota dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Ketiga tersangka tersebut yakni, JS, DN, dan SR. Adapun JS diketahui telah membuat sebanyak 95 KSP fiktif lainnya.
"Waspada harus proporsional, jangan panik berlebih. Kita ribut dengan penutupan 90 sekolah, padahal di Jakarta ada 6.421 sekolah,"
KSP menyatakan bahwa belum ada informasi resmi dari Presiden terkait sosok yang ditetapkan sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi.
KSP mengungkapkan LRT Jabodebek Tahap I progres prasarana sudah 99,37% dan sedang proses trial run.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved