Selasa 27 Juli 2021, 16:00 WIB

Sisa 3 Tahun, Pemerintahan Jokowi Jangan Tidak Tinggalkan Warisan Buruk

Sri Utami | Politik dan Hukum
Sisa 3 Tahun, Pemerintahan Jokowi Jangan Tidak Tinggalkan Warisan Buruk

BIRO PERS ISTANA/SETPRES
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo masih memiliki waktu tiga tahun lagi untuk dapat membuktikan atau memperbaiki kinerjanya yang mungkin belum maksimal pada pemerintahannya di periode kedua ini.

Guru besar UIN Jakarta Azyumardi Azra mengatakan kita belum dapat menyimpulkan kinerja presiden Joko Widodo baik atau sebaliknya sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada 2024 mendatang.

“Kita harus menunggu dua, tiga tahun lagi sampai periodenya berakhir. Kita belum waktunya mengatakan gagal atau suksesnya. Tapi beberapa indikator bisa kita dari dua, tiga tahun ke depan sebelum 2024 apakah ada peninggalan negatif ( legacy negative).

Dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo menjalankan konstitusi beberapa kebijakan presiden harus menjadi catatan penting agar tidak meninggalkan warisan negatif. Ada beberpa hal pokok yang patut dikritisi di antranya yakni dalam hal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak indikator yang menunjukan bahwa good goverment saat ini tidak berjalan baik. Hal tersebut kemudian terlihat pada komitmen pemberantasan korupsi yang tidak berjalan.

“Pertama paling jelas tentang pemberantasan korupsi yang tidak jalan. Kalau pun jalan itu minimal apalagi korupsi merajalela bahkan di tengah pandemi ini. Dana bansos dirampok oleh kabinetnya Dan dia tidak bicara tegas sama menterinya, hanya normatif saja. Ada tanda yang mengkhawatirkan,” cetusnya.

Hal yang harus diwaspadai presiden Joko Widodo yaitu kemunduran demokrasi. Indikasi kemunduran tersebut sudah terlihat dari gemuknya koalisi partai politik yang pada gilirannya memunculkan oligarki.

Baca juga: ICW Minta Jaksa Tuntut Maksimal Mantan Mensos Juliari

“Dengan koalisi politik yang terlalu besar di DPR dan partai politik yang pada gilirannya memunculkan yang disebut sebagai oligarki. Selain itu kebebasan berbendapat juga harus menjadi perbaikan dalam waktu kepemimpinan presiden Joko Widodo dari waktu yang masih tersisa.

“Saya kira hal-hal yang yang seperti ini tidak diperbaiki dalam waktu yang tersisa maka jelas kemudian gagal dalam penguatan demokrasi. Demokrasi kita menjadi babak belur selama 5 tahun terakhir”

Dalam diskusi daring Benarkah Jokowi Gagal Pimpin Indonesia, kemarin dia pun meminta publik untuk tetap tenang dan tetap memegang prinsip demokrasi reward dan punishment.

“ Jadi tunggulah sampai 2024 kalau ada yang perlu anda reward yang ada kasih,” ucapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menerangkan secara politik kinerja presiden Joko Widodo bagus dan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari masih kuat dan banyaknya dukungan politik terhadap berbagai program yang dibuat pemerintah.

“Secara politik presiden Jokowi ini masih bagus dan kuat maka tentu presiden akan disebut berhasil. Yang memberikan penilaian dan pengawasan adalah DPR dan DPD. Oleh karena itu dari 575 anggota DPR dengan komposisi jumlah pendukung presiden otomatis program mudah untuk direstui,” cetusnya.

Keberhasilan kinerja tersebut secara politik juga dapat dilihat dalam upaya pemerintah mengakhiri pandemi covid-19. Berbagai program pemerintah tidak pernah menemui kendala dalam menggolkan berbagai program tersebut di DPR. Selain itu keberhasilan lainnya yakni dalam bidang menjaga keamanan negara yang stabil meski berbagai tantangan dan kerumitan dihadapi.

“Dar aspek ini saya lihat masih dikendalikan presiden, TNI dan Polri masih patuh dan dikendalikan secara utuh oleh presiden. Selama TNI dan Polri masih kuat dan masih bisa dipegang secara utuh oleh presiden saya kira presiden kuat dan berhasil”

Di sisi lain dalam bidang ekonomi sampai sekarang pemerintah masih punya rumus untuk menenangkan masyarkat. Pemerintah melaui pemberian bantuan sosial, subsidi menjadi poin krusial dalam menghadapi pandemi dan mewujdukan kehadiran negara

“Jaring pengaman sosial seperti ini sangat menentukan,” tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Moh Irfan.

Mantan Kades Diperiksa Jaksa terkait Aset Kasus ASABRI

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:47 WIB
Pemeriksaan Jamal terkait dengan aset tanah tersangka Teddy Tjokrosaputro selaku Presiden Direktur PT Rimo International Lestari...
MI/Pius Erlangga

KPU : Kultur Demokrasi dalam Pemilu Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:13 WIB
"Kesediaan menerima perbedaan pilihan politik juga masih cukup rendah, lalu maraknya hoaks dan berita bohong ( fake news) sebagai...
Antarta

KPK: Kebetulan Beruntun Kader Golkar yang Langgar Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 13:36 WIB
KPK menegaskan penindakan yang dilakukan berdasarkan landasan hukum. Tidak ada kaitannya penangkapan yang telah dilakukan dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya