Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat berhati-hati terhadap seruan aksi penolakan dan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pasalnya terdapat pihak yang ingin memanfaatkan situasi keruh dari momentum tersebut.
"Pemerintah mengetahui sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Apa pun yang dibuat pemerintah akan mereka serang. Itu ada yang seperti itu, maka kita harus hati-hati," ujarnya usai rapat bersama sembilan kementerian dan lembaga terkait, melalui keterangan resmi, Sabtu (24/7).
Mahfud mengatakan pemerintah telah mengantongi kelompok mana yang murni ingin menyuarakan aspirasi atas kebijakan pemerintah terkini dan mereka yang berupaya membuat kekacauan.
"Jadi ada kelompok yang murni ada kelompok yang tak murni. Masalahnya yang tidak murni itu hanya ingin menentang kebijakan pemerintah dan memanfaatkan situasi," katanya.
Kelompok yang tidak murni dalam menyuarakan aksi, kata dia, berupaya membuat gaduh dan meresahkan masyarakat lewat ajakan provokatif. "Kelompok yang tak murni, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah," jelasnya.
Ia mengatakan gejolak sosial di tengah pandemi covid-19 muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga di sejumlah negara. Bahkan, Mahfud menjelaskan kondisi serupa terjadi di negara maju.
"Pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni. Karena memang saya takut covid-19 tapi bagaimana ekonomi saya. itu aspirasi murni," ujarnya.
Mahfud menegaskan, pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat. Yang diminta pemerintah, masyarakat menyampaikannya dengan cara yang tepat, sesuai dengan upaya penanggulangan covid-19 dan tidak bertentangan dengan hukum.
"Sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu seperti misalnya melalui virtual meeting, webinar, dialog di televisi, itu silakan dan melalui media sosial," pungkasnya. (OL-8)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Meski PKS menerima hasil pemilihan, namun publik dinilai menginginkan Nurmansjah Lubis menjadi pendamping Anies Baswedan.
Corbyn menegaskan, pihaknya mendukung pemilu dini setelah adanya konfirmasi dari Uni Eropa yang merestui perpanjangan Brexit.
DOKTER yang merawat Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia, menolak mengizinkan Navalny, yang diduga diracun itu, dibawa ke luar negeri untuk perawatan.
Tes dilakukan oleh tentara Jerman setelah berkonsultasi dengan rumah sakit Charite Berlin, tempat Navalny dirawat.
INGGRIS menegaskan bahwa Rusia harus menjelaskan mengapa Alexei Navalny, pengkritik Presiden Vladmir Putin, diracun dengan zat saraf jenis Novichok.
Pernyataan itu keluar setelah Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved