Jumat 23 Juli 2021, 22:49 WIB

Penyusunan PP Turunan UU Otsus Melibatkan Pemprov Papua      

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Penyusunan PP Turunan UU Otsus Melibatkan Pemprov Papua      

Antara/Fanny Octavianus
Peta Papua

 

KETERLIBATAN pemerintah daerah yakni provinsi Papua dan Papua Barat dirasa penting dalam menyusun peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khhsus (Otsus) Provinsi Papua. Dalam UU Otsus, pemerintah daerah (pemda) terlibat dalam penyusunan grand desain (desain besar) pembangunan di tanah Papua. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan adanya keterlibatan pemerintah daerah Provinsi dalam proses penyusunan PP telah diamanatkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 2 Thn 2021, yakni penyusunan PP mengikutsertakan pemda provinsi. 

"Sejalan dengan itu, Kemendagri melalui Ditjen Otda dalam waktu dekat akan menyampaikan surat secara resmi kepada pemda provinsi Papua dan Papua Barat untuk ikutserta dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan PP," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/7). 

Baca juga : ICJR Minta Presiden Prioritaskan Pengampunan Tahanan Anak

Ia juga menyampaikan rancangan PP diupayakan selesai sebelum batas waktu yang diamanatkan pasal 75 ayat (1), yakni paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak UU 2/2021 diundangkan. 

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU No. 2/2021, Senin (19/7). Menurut Akmal, masukan dari semua pihak terutama pemerintah daerah di wilayah Papua amat penting dalam proses penyusunan PP. (OL-7)

Baca Juga

dok.DPR-RI

Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Minggu 23 Januari 2022, 12:20 WIB
KETUA DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan, pengurus Golkar baik pusat dan daerah seluruh Indonesia solid mendukung Airlangga...
dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...
Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya