Penyusunan PP Turunan UU Otsus Melibatkan Pemprov Papua      

Pulihkan Birokrasi Aceh Pascabanjir, 1.136 Personel Kemendagri dan IPDN Tuntaskan Misi Kemanusiaan

Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Kemendagri Evaluasi SE Gubernur Jabar Soal Angkutan AMDK, Bisa Dibatalkan Jika Tabrak Aturan Pusat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.

Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia Jadi Kunci Indonesia Emas

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Tiga Tahun Pascarevisi UU Otsus, Kepala Daerah di Papua Diminta Berkolaborasi

Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden dan Mendagri Diminta Segera Lantik Anggota MRP Papua

Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.

Mendagri Didesak Segera Melantik Anggota Majelis Rakyat Papua Periode 2023-2028

ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.

Pembangunan Papua yang Bermartabat

Perubahan UU Otsus juga diterbitkan seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai penjabaran dari UU No 2 Tahun 2021.

MK Tolak Gugatan MRP atas UU Otsus Papua

Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua

Legislator Dukung Pengusaha Asli Papua Ikut Serta Dalam Pembangunan Daerahnya

"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."

Bersama Melawan Kanker: Harapan, Kepedulian dan Menguatkan Kehidupan Dalam Rangka Hari Kanker Sedunia – 4 Februari

Mitigasi Kerusakan Digital dengan Kecakapan dan Keadaban Digital

Perguruan Tinggi di Era AI

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia